Nelayan Tradisional Pessel Mengaku Resah, Pukat Harimau Mini Kembali Beroperasi

Kapal Pukat Harimau Mini Dibakar Nelayan Tradisional Koto Kandis
Kapal Pukat Harimau Mini Dibakar Nelayan Tradisional Koto Kandis (Ist)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Nelayan di Kenagarian Muaro Kadis Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan mengaku resah dengan ulah pukat harimau mini atau lampera dasar yang kembali beroperasi.

Padahal sebelumnya, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut. Kemudian pemerintah juga telah mengganti alat tangkap nelayan yang menggunakan lampara (alat penangkapan ikan) dasar dengan alat tangkap baru yang sesuai aturan.

baca juga: Beda Dari Biasa, Ini Rekomendasi Lomba HUT RI 17 Agustus di Masa Pandemi

Zaidal (48) nelayan setempat mengatakan, lampara dasar seperti bermain kucing - kucingan dengan petugas keamanan laut . Hampir setiap hari nelayan tradisional melihat aktivitas pukat harimau mini tersebut di Koto Kadis.

"Hampir 30 unit pukat harimau menyapu laut di Koto Kadis ini. Saat ada razia mereka berhenti, kadang semacam ada laporan ke nelayan pukat harimau ini, pas ada razia mereka berhenti selalu seperti itu," ujarnya kepada KLIKPOSITIF melalui sambungan telepon, Senin, 4 Maret 2019.

baca juga: Begini Suasana Musim Durian di Ganting Kubang Pessel

Menurutnya, jika itu terus terjadi dan dibiarkan, maka nelayan tradisional tidak akan mendapatkan ikan dan mata pencarian mereka akan mati. "Apalagi sekarang tiap hari lampara dasar ini beroperasi," terangnya.

Saat ini beber Zainal, nelayan tradisional masih meredam dan menahan diri agar tidak terjadi konflik dengan nelayan pukat harimau. Namun jika hal ini terus dibiarkan terjadi maka nelayan tradisional akan menganggarkan sikap.

baca juga: Ini Cara Cetak Kartu Ujian SKB Bagi CPNS

"Kami tidak ingin main hakim sendiri, dulu sudah pernah dibakar pukat harimau ini, jangan sampai itu terjadi lagi," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Sumbar Dapil Pessel - Mentawai Syaiful Ardi, meminta pemerintah daerah mencarikan solusi persoalan tersebut dengan cepat agar tidak terjadi konflik antar kedua pihak.

baca juga: Diminta Gerindra Jadi Capres di Pilpres 2024, Ini Jawab Prabowo

"Pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten dan provinsi harus segera bertindak jangan sampai masyarakat bentrok dilapangan," katanya.

Dia menegaskan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi harus tegas soal lampara dasar yang sudah jelas melanggar hukum. Kemudian DKP harus memberikan kepastian dan keamanan kepada nelayan tradisional melaut.

"Kalau sudah dijarah pukat harimau , nelayan tradisional dapat apa?. Pemkab, DKP harus turun. Jika tidak bubarkan saja Dinas yang mengurus nelayan itu. Untuk apa mereka ada kalau tidak memberikan kepastian dan kenyamanan melaut bagi nelayan kecil," tegas Syaiful. (Joni Abdul Kasir)

Penulis: Eko Fajri