Diduga Kampanye di Sekolah, Bawaslu Limapuluh Kota Panggil Istri Gubernur Sumbar

Nevi Zuairina
Nevi Zuairina (Net)

LIMAPULUH KOTA , KLIKPOSITIF -- Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Limapuluh Kota memanggil Caleg DPR RI Dapil II Sumbar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nevi Zuairina karena diduga telah melanggar aturan kampanye .

Caleg yang merupakan istri dari Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno itu diduga melakukan kampanye di tempat yang terlarang, yakni sarana pendidikan. Pemanggilan sendiri akan dilakukan besok, Selasa 5 Maret 2019.

baca juga: Dituding Tidak Profesional, Ini Kata KPU dan Bawaslu Solsel

Ketua Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota , Yoriza Asra yang dihubungi KLIKPOSITIF , Senin 4 Maret 2019 menyebut, dugaan pelanggaran kampanye oleh Nevi Zuairina berawal dari adanya laporan dari masyarakat.

Namun karena unsur materil dari laporan tersebut tidak lengkap, sehingga Bawaslu akhirnya menjadikan hal itu sebagai temuan dugaan pelanggaran kampanye .

baca juga: Tinjau Alat Peringatan Dini Gempa, Ini Pesan Bupati Irfendi Arbi

"Nevi Zuairina sudah diundang untuk datang ke Bawaslu dalam rangka klarifikasi terkait dugaan pelanggaran kampanye di salah satu SMKN di Limapuluh Kota . Karena itu, perlu kita mintai keterangan Nevi Zuairina," katanya,

Berdasarkan undangan yang dikirim dan sudah diregistrasi tersebut direncanakan, Nevi Zuraina akan dimintai keterngannya di Kantor Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota di Jalan Tanjuang Pati.

baca juga: "Camping Menggulai Kambing" Cara Pemuda Kayu Kolek Pulihkan Kembali Pariwisata

"Undangan pemanggilan ini sudah diregister. Rencananya, Selasa (5/3) siang Nevi Zuairina dimintai keterangannya," terangnya.

Selain melakukan pemanggilan terhadap istri Gubernur Sumbar, beberapa hari sebelumnya, Bawaslu Limapuluh Kota juga memanggil Bupati Irfendi Arbi untuk klarifikasi terkait kampanye pasangan Presiden nomor urut 01 yang diselenggarkan di Padang, beberapa waktu lalu.

baca juga: Mendagri Beri Peringatan Keras Tentang Kampanye Pilkada 2020, Apa Itu?

Meski kegiatan kampanye tersebut dilakukan pada hari libur, Bawaslu tetap meminta konfirmasi dari orang nomor satu di Kabupaten Limapuluh Kota tersebut untuk mengklarifikasi, apakah dalam pelaksanaan kampanye tersebut yang bersangkutan tidak menggunakan fasilitas Negara.

"Saat kampanye pasangan Presiden nomor urut 01, bupati memang tidak cuti dan itu sudah ketentuan. Soalnya, kampanye diselenggarakan dihari libur. Tetapi Bawaslu berhak untuk klarifikasi kehadiran Bupati saat kampanye , apakah yang bersangkutan tidak memanfaatkan fasilitas negara," pungkasnya.

[Taufik Hidayat Kampai]

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa