OJK : Pemahaman Masyarakat Soal Literasi Keuangan Masih Rendah

Seminar pembiayaan sektor riil dan infrastruktur melalui reksa dana penyertaan terbatas (RDPT), dana investasi infrastruktur (DINFRA) dan obligasi daerah (OBDA) di Grand Inna Padang, 21 Maret 2019
Seminar pembiayaan sektor riil dan infrastruktur melalui reksa dana penyertaan terbatas (RDPT), dana investasi infrastruktur (DINFRA) dan obligasi daerah (OBDA) di Grand Inna Padang, 21 Maret 2019 (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Pemahaman masyarakat akan literasi keuangan masih sangat rendah. Data dari hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2013 dan 2016 tercatat indeks literasi keuangan sebesar 29,7 persen.

Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keunagan OJK Sumbar, Medi mengatakan, survei tersebut untuk mengetahui tingkat literasi keuangan terhadap industri keuangan . Hasilnya, yang paham produk keuangan atau jasa keuangan baru sedikit.

baca juga: Ini Langkah Kemenkeu Untuk Mitigasi Risiko Keuangan Negara di Tengah Pandemi Covid-19

"Dampaknya, terjadi kesalahpahaman antara konsumen dan industri. Karena itu tadi, masyarakat butuh produk keuangan tapi tidak paham, namun beli saham. Setelah itu, banyak masyarakat yang datang mengadu ke OJK," ujar Medi, Kamis, 21 Maret 2019.

Dengan rendahnya indeks pemahaman literasi keuangan , Medi mendorong, masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Saat ini, OJK juga gencar melakukan sosialisasi tentang investasi di pasar modal tujuannya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang investasi pasar modal terutama investasi aman.

baca juga: Kemenparekraf Dorong Pelaku Parekraf Masuk Pasar Modal

Medi menyebutkan, saat ini jumlah investor di Sumbar sudah tembus 13.000 orang. Untuk mendukung investor, kata dia, telah berdiri 11 perusahaan sekuritas. Sebagian besar telah membuka kantor cabang, dan sebagain lagi masih berkantor di Bursa Efek Indonesia.

"Kalau ada yang bilang jadi investor itu butuh uang puluhan juta dan ratusan miliar. Ini tidak benar, karena dengan uang Rp100 ribu saja sudah bisa jadi investor," kata Medi.

baca juga: Anggaran Kemenkeu Tahun 2021 Rp 43,3 Triliun

Bagi masyarakat yang memiliki kendala dalam mencari dana dari pasar modal, Medi menyarankan, untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO). Pendanaan yang didapat dari IPO ini jumlahnya sangat besar.

"Selama 2018 dana yang dihasilkan IPO lebih dari Rp100 triliun. IPO ini berbeda dengan perbankan, kalau lewat perbankan kita akan dikenakan bunga, tapi IPO tidak," sambung Medi.

baca juga: Tahun Depan Dokumen Digital Pakai Materai, Negara Prediksi Bisa Kantongi Rp5 Triliun

Lebih lanjut, Medi berharap, tahun 2019 ada 1 perusahaan yang ada di Sumbar yang bisa main-main saham di Bursa Efek Indonesia atau go public. Sehingga masyarakat di Sumbar semakin tertarik dan menjadi daya dorong untuk masuk di pasar modal.

"Harapan kita perusahaan di sini banyak main saham di BEI . Dengan begitu masyarakat tentu semakin tertarik dengan pasar modal. Mereka juga bisa berpatisipasi membeli saham terhadap perusahaan lokal," harap Medi. (*) 

Penulis: Joni Abdul Kasir