OJK Dorong Daerah Tangkap Peluang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Produk Pasar Modal

Jumpa pers Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, Hoesen, didampingi Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II, Fakhri Helmi dan Kepala Kantor OJK Sumbar, Darwisman.
Jumpa pers Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, Hoesen, didampingi Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II, Fakhri Helmi dan Kepala Kantor OJK Sumbar, Darwisman. (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Pembiayaan sektor riil dan infrastruktur di daerah tidak melulu bergabung kepada APBD dan APBN semata. Saat ini OJK memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk pembiayaan tersebut melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) dan Obligasi Daerah (OBDA).

Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal , Hoesen menjelaskan pembiayaan RDPT memberikan peluang atau alternatif kepada pemerintah daerah untuk membiayai infrastruktur melalui produk pasar modal .

baca juga: Anaknya Masuk Daftar Wisuda Daring Unand, Gubernur Sumbar Pindahkan Tali Toga di Rumah

" OJK berskber mempasilitasi, dan hari ini kami sosialisasikan, ini ada produk legal yang bisa dimanfaatkan daerah sebagai sumber pembiayaan infrastruktur," ujarnya saat jumpa pers Pembiayaan Sektor Riil dan Infrastruktur Melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) dan Obligasi Daerah (OBDA), Kamis, 21 Maret 2019 di Padang.

Dilanjutkannya, RDPT merupakan wadah untuk mengumpulkan dana dari beberapa investor sehingga perusahaan dimungkinkan untuk dapat dana nilai yang besar. RDPT, sebagaimana diatur dalam POJK nomor 37/POJK.04/2014, merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari investor professional yang selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi kepada efek berbasis sektor riil.

baca juga: Tanggap Darurat Berakhir, Bebas Keluar Masuk Sumbar

Menurutnya, OJK sebagai fasilitator tidak terlibat hal teknis dilapangan, sebab Persoalan teknis lapangan dan pengambilan keputusan menjadi kewenangan pemerintah daerah dan DPRD.

"Infrastruktur yang akan dibiayai harus jelas reksa dana dari masyarakat dan investor harus dikembalikan. Ini juga Ini bentuk investasi legal dan menjauhkan masyarakat dari investasi bodong," terangnya didampingi Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II, Fakhri Helmi dan Kepala Kantor OJK Sumbar, Darwisman.

baca juga: Tinjau Aktivitas Pengunjung, Irwan Prayitno: Jam Gadang Mulai Normal

Sementara Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, akan menangkap peluang tersebut dan mendudukan bersama pihak legislatif. Sebab harus ada persetujuan DPRD dulu menyangkut obligasi daerah baru bisa berjalan.

Potensi paling memungkinkan adalah pembangunan rumah sakit, pembiayaan PDAM dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat umum lainnya.

baca juga: Marak Gagal Bayar, Presiden Diminta Turun Tangan Awasi Industri Keuangan

"Ada projek bagus kita tangkap. Bahkan sudah ada anggaran untuk Padang Lanmark sebanyak Rp 290 miliar yang akan dibangun tahun ini," ungkapnya. (*)

Penulis: Joni Abdul Kasir