Bawaslu Payakumbuh: Ingat, Hindari Politik Uang Selama Rapat Umum Terbuka

Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh, Muhammad Khadafi.
Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh, Muhammad Khadafi. (KLIKPOSITIF/Taufik Hidayat)

PAYAKUMBUH, KLIKPOSITIF -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Payakumbuh, Muhammad Khadafi mengingatkan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) di daerahnya untuk menghindari politik uang atau money politic selama tahapan rapat umum terbuka.

"Kami akan mengawasi prosesnya, kalau ditemukan ada unsur money politic tentu akan kami proses sesuai aturan yang berlaku," katanya kepada KLIKPOSITIF , Seni 25 Maret 2019.

baca juga: Terkait Netralitas, 7 ASN Kabupaten Solok Dipanggil Bawaslu

Terkait politik uang sendiri diatur pada Pasal 187A ayat (1) yang menyebut, setiap orang yang sengaja memberi uang atau materi sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih maka orang tersebut dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, plus denda paling sedikit Rp 200 juta hingga maksimal Rp1 Miliar.

Selanjutnya pada Pasal 187A ayat (2), diatur ketentuan pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

baca juga: Denny dan Ruhut Sering Tampil Jadi Pembela Saat Jokowi Dikritik, Jerry Massie Beri saran Ini

Selain mengingatkan peserta Pemilu terkait politik uang, Khadafi juga meminta agar dalam pelaksanaan rapat umum terbuka peserta Pemilu sudah mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak kepolisian dan diteruskan ke Bawaslu.

"Kami juag mengingatkan peserta Pemilu untuk tidak melibatkan anak-anak di bawah umur, tidak melibatka ASN ataupun ASN yang ingin terlibat jangan ikut," terangnya.

baca juga: Pencalonan Zul Elfian Digugat Mantan Anak Buah ke Bawaslu Kota Solok

Larangan melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye diatur pada Pasal 15 dan Pasal 76 H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara eksplisit melarang pelibatan anak dalam aktivitas politik . Pasal 15 UU Perlindungan Anak menyebutkan, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik .

Sedangkan Pasal 76 H menyebutkan, setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

baca juga: Sindir Gatot soal Komunis, Mahfud MD Singgung Dulu Jadi Panglima

Selanjutnya larangan untuk ASN merujuk pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Selain aturan itu, ada juga larangan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang melarang ASN terlibat dalam kegiatan kampanye.

Khadafi menjelaskan, sampai sejauh ini pihaknya belum menerima pemberitahuan dari peserta Pemilu terkait akan adanya pelaksanaan rapat umum terbuka.

"Bawaslu belum ada menerima STTP untuk rapat umum terbuka di Kota Payakumbuh," pungkasnya. (*)

Penulis: Taufik Hidayat