Pemerataan Pembangunan, Mentawai Ajukan Pemekaran 40 Desa Baru

Pelabuhan mini di Saibi, Kecamatan Siberut Tengah, Mentawai
Pelabuhan mini di Saibi, Kecamatan Siberut Tengah, Mentawai (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai merasakan betul saat ini belum terwujud pemerataan pembangunan di daerah setempat. Pasalnya saat ini di Mentawai hanya terdapat 43 desa , tentunya jatah Dana Desa dirasakan belum cukup untuk daerah yang akses cukup sulit.

Pemkab Mentawai mengusulkan pemekaran kepada Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan dari 43 desa menjadi 83 desa , itu artinya akan ada 40 desa baru di tanah Sikerei itu.

baca juga: Program PUPR, 9 Desa di Pariaman Terima Bantuan Rp300 Juta

Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet menyampaikan, pemekaran Desa sudah menjadi kebutuhan, agar terbuka akses disetiap kampung atau dusun yang masih sulit dilewati. Apalagi dengan kondisi masyarakat Mentawai masih hidup terpencar-pencar sehingga untuk menempuh jarak dari dusun ke pusat desa membutuhkan waktu yang sangat lama.

"Kami agak kesulitan dengan kondisi itu, bagaimana mungkin masyarakat terlayani dan termotivasi oleh pemerintah dengan kondisi yang demikian," ujarnya, Jumat, 29 Maret 2019.

baca juga: Rusdi Lubis, Tokoh Kunci Pemekaran Pasaman Barat

Yudas, sudah menyampaikan kondisi itu dalam Rapat Pembahasan Rencana Pemekaran Desa dan Intervensi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai Sebagai Daerah, Terluar, Termiskin, Terbelakang (3T), di Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Rabu (27/3) di Jakarta.

"Proses pemekaran ini merupakan pemikiran yang sudah sangat lama, bahkan sejak tahun 2014, 2015 hingga tahun 2019 dan hari ini baru dapat proses jawaban dari Kementerian," katanya.

baca juga: Nagari Lurah Ampalu Padang Pariaman Layak Pemekaran

Yudas juga menyampaikan bahwa menurut data Statistik BPS tingkat kemiskinan Mentawai mencapai sekitar 15 persen (13.265 jiwa), jauh di atas angka kemiskinan nasional yang sekitar 11 persen. Berbanding terbalik dengan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Mentawai yang hanya 1,96 persen. Kemiskinan sangat tinggi akan tetapi pengangguran rendah, artinya apa bahwa masyarakat Mentawai bekerja tapi tidak produktif.

"Tidak atas dasar itu saja, kami juga telah meminta pandangan akademisi perguruan tinggi seperti Unand memberikan pandangan dan kajian soal pemekaran desa yang ada di Mentawai," terangnya.

baca juga: Jika Agam Mekar, Ini Nama Kabupaten yang Diusulkan

Terakhir, Yudas berharap pemekaran bisa terwujud karena hanya dengan cara itu meningkat perekonomian, menuntaskan kemiskinan dan keluar dari kategori daerah tertinggal.

"Kami berharap Deputi Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan membentuk tim dan datang melihat kondisi kami di Mentawai," harapnya.

Sementara Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan, Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi berjanji akan memprioritaskan usulan tersebut dan akan membicarakan pada rapat pimpinan dan melaksanakan secara maraton.

"Pada prinsipnya kami setuju soal percepatan pembangunan tentunya disamping pemekaran desa kita juga akan kaji secepat untuk membangun agar terhentas dari kemiskinan dan ketertinggalan Mentawai," katanya.

Sonny juga meminta untuk melakukan rapat lanjutan di Sumbar guna melihat kajian dari Universitas Andalas (Unand) soal pemekaran desa di Mentawai.

"Masalah ini harus tuntas selambat-nya tiga bulan sudah tuntas," tukasnya. (*)

 

Penulis: Joni Abdul Kasir