Sebanyak 52 SMP/MTs di Limapuluh Kota Laksanakan UNBK, 14 Lainnya UNKP

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Limapuluh Kota, Indrawati Munir.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Limapuluh Kota, Indrawati Munir. (KLIKPOSITIF/Taufik Hidayat)

LIMAPULUH KOTA , KLIKPOSITIF -- Sebanyak 52 SMP/MTs yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota dipastikan bakal menjalani Ujian Nasional Berbasis Komputer ( UNBK ), sedangkan 14 lainnya masih harus menjalani Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP) pada 2019 ini.

"Untuk di Limapuluh Kota terdapat sebanyak 53 SMP dan 23 MTs. Dari jumlah itu, sebanyak 29 SMP sudah bisa melaksanakan UNBK dan 14 lainnya belum. Sedangkan untuk MTs sudah semuanya melaksanakan UNBK ," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Limapuluh Kota , Indrawati Munir saat ditemui di ruangannya, Jumat (29/3) sore.

baca juga: Ini Inovasi Lapas Suliki Layani Warga Binaan Permasyarakatan

Meski baru 52 SMP/MTs yang akan melaksanakan UNBK , Indrawati menyebut jumlah tersebut sudah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan 2018 lalu, dimana baru 27 SMP/MTs yang mampu melaksanakan UNBK .

"Berkat upaya semua pihak, ada peningkatakan signifikan dari jumlah sekolah yang akan ikut UNBK tahun ini," kata Indrawati.

baca juga: Menparekraf RI Sandiaga Uno Sambangi Desa Wisata Kreatif Saribu Rumah Gonjong di Lima Puluh Kota

Untuk memastikan pelaksanaan UNBK nanti bisa berjalan lancar, pihaknya sudah bekerja sama dengan PLN agar tidak ada gangguan pasokan listrik selama dilaksanakannya proses ujian.

"Kami sudah mengirim surat kepada PLN dan sekolah-sekolah juga menyediakan genset, baik itu yang milik sekolah ataupun dipinjam ke pihak lain," terangnya.

baca juga: Peduli Sesama, Pemuda Talago Guguk Lima Puluh Kota Berbagi Takjil Gratis

Terkait 14 sekolah yang belum melaksanakan UNBK pada tahun ini, Indrawati mengakui kendala yang dihadapi adalah belum tersedianya perangkat komputer dan juga belum masuknya jaringan internet.

"Untuk melaksanakan UNBK , sekolah minimal harus memiliki perangkat komputer untuk satu kelas dan juga jaringan internet yang stabil," ulasnya.

baca juga: Demi Percepatan Pembangunan, Nagari Pangkalan Akan Lakukan Pemekaran

Dia menambahkan, sampai sejauh ini pihaknya terus berupaya untuk melengkapi sarana dan prasarana untuk sekolah-sekolah yang belum memiliki komputer itu.

"Untuk pengadaan komputer memang mengandalkan APBD atau bantuan dari pusat karena sekolah-sekolah dilarang untuk memungut iuran dari wali murid, yang bisa dilakukan hanya mengumpulkan sumbangan secara sukarela. Karena itu, kita sudah sampaikan agar pengadaan komputer di sekolah ini bisa dimasukkan ke dalam Musrenbang," terangnya. (*)

Penulis: Taufik Hidayat