Pembagian Kursi Menteri, Mahfud MD : Tidak Apa-apa

Sarasehan Kebangsaan, Gerakan Suluh Kebangsaan
Sarasehan Kebangsaan, Gerakan Suluh Kebangsaan (C Jambak)

PADANG , KLIKPOSITIF  -- Pakar hukum tata negara, Prof. Mahfud MD, mengatakan, pembagian kursi menteri untuk PAN dan PKS , yang diungkap Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, sah-sah saja.

"Tidak apa-apa. Di berbagai negara orang juga bagi kabinet," ungkap Mahfud MD, usai Sarasehan Kebangsaan, Gerakan Suluh Kebangsaan di Padang -Sumbar, Selasa 2 April 2019.

baca juga: Hadiri Deklarasi Mahyeldi - Audi, Irwan Prayitno: Petahana Dilarang Kampanye Menggunakan Fasilitas Negara

Tinggal, katanya bagaimana masyarakat menyukai atau tidak kursi tersebut telah dibagi terlebih dulu. Dikaji dalam prespektif politik, dia kembali menegaskan diperbolehkan.

"Tinggal lagi rakyat suka ndak kursinya dibagi lebih dulu atau tidak. Itu boleh dalam politik. Pokonya mau apapun besok yang jadi panglima ini, Kapolri ini boleh, yang jadi menteri ini boleh," ujarnya.

baca juga: Mahyeldi: Jika IP Pimpin Sumbar Setelah Gempa, Kami InsyaAllah Lanjutkan Tugas Itu Setelah COVID-19

"Di dalam hukum, setiap sesuatu yang tidak dilarang itu artinya boleh. Ga ada hukumannya maksud saya," pungkasnya.

Seperti diketahui, Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap pembagian kursi terhadap PAN dan PKS .

baca juga: DPRD Padang Rencana Gunakan Hak Interpelasi pada Wali Kota, Terkait Hal Ini

[C Jambak]

Penulis: Iwan R