Gelar Rakerda KKBPK 2019, BKKBN Targetkan Penurunan Angka Stunting di Sumbar

Wagub Sumbar Nasrul Abit saat menghadiri Rakerda KKBPK 2019 dan memukul gong guna mendukung program BKKBN Sumbar 2019
Wagub Sumbar Nasrul Abit saat menghadiri Rakerda KKBPK 2019 dan memukul gong guna mendukung program BKKBN Sumbar 2019 (KLIKPOSITIF/Khadijah)

PADANG, KLIKPOSITIF - BKKBN Sumbar gelar rapat kerja daerah (Rakerda) program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 2019 dengan mengusung tema meningkatkan sinergintas implementasi program kerja pusat dan daerah dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas , Selasa (12/3).

“Rakerda Program KKBPK ini merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan BKKBN Sumbar sebagai tindaklanjut Rakernas 25-28 Februari 2019 di Jakarta, dengan tujuan meningkatkan sinergitas, komitmen dan dukungan pemerintah daerah dan mitra kerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan Program KKBPK guna meningkatkan kualitas SDM Indonesia, “ ujar Kepala BKKBN Sumbar Syahruddin, kemarin.

baca juga: Wali Kota Riza Falepi Imbau Warga Sukseskan Pendataan Keluarga 2021

Syahruddin mengatakan, Sumbar merupakan daerah yang mendapatkan bonus demografi, terutama di Dharmasraya. Maka diharapkan masyarkat Sumbar untuk ikut keluarga berencana akan bepeluang mendapatkan bonus demografi. Maka butuh dukungan dari pemerintah, lembaga medis, para dokter petugas kesehatan dan tokoh masyarakat.

Dikatakan Syahruddin, di Sumbar telah telah terbentuk 394 kampaung KB di kabupaten dan kota, untuk mendukung suksesnya program keluarga berencana di Ranah Minang ini. Target-target program yang diamanahkan kepada Perwakilan BKKBN Sumbar, Alhamdulillah menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Misalkan, Sumbar telah menurunkan laju pertumbuhan penduduk dari 2,21 persen (tahun 1971-1980) menjadi 1,31 (tahun 2010-2016). Total Fertility Rate (TFR) dari tahun 1991 sekitar 3,6 telah menunjukkan penurunan yang signifikan menjadi 2,5 pada tahun 2017 berdasarkan SDKI 2017.

baca juga: Presiden: BKKBN Pegang Kendali dalam Pencegahan Stunting

Faktor keberhasilan ini tidak terlepas dari penggunaan alat kontrasepsi yang terus meningkat seperti CPR pada tahun 2017 telah mencapai 63 persen dan meningkatnya median usia kawin pertama dari 20 tahun pada SUPAS 2015 Menjadi 22,7 tahun (SDKI 2017) . Selanjutnya, angka kelahiran menurut kelompok umur (ASFR) 15-19 tahun, pada tahun 2012 sekitar 26 orang per 1000 wanita usia tersebut, telah mengalami penurunan menjadi 16 per 1000 wanita pada usia 15-19 tahun hasil SDKI 2017.

Sektama BKKBN pusat Nofrijal SH MH mengatakan, Sumbar merupakan peringkat ketiga dalam suksesnya dalam menjalankan program BKKBN di Indonesia Program KB tidak saja mengatur persoalan mengatur kelahiran akan tetapi bagaimana meningkatkan kejahteraan dan Kesehatan penduduk, “ ujar Nofrijal.

baca juga: Mengintip Rahasia "ZIWBK" Perwakilan BKKBN Sumbar 2020

Dikatakan Nofrijal, tahun depan Kota Padang Sumbar merupakan menjadi tuan rumah Harganas yang ke 27. Maka diharapkan kepada Pemko Padang untuk membumingkan sejak sekarang. Sehingga realisasi Pelaksanaan kegiatan Harganas tersebut sukses.

Maka, sejak Januari 2018 telah mengalihkan status 15.137 tenaga PKB/PLKB dan ASN daerah menjadi ASN pusat. Walaupun demkian ratio PKB/PLKB dibandingkan dengan desa dan kelurahan masih sangat jauh dari harapan. Yakni sekitar desa dan kelurahan setiap PKB/PLKB. “Kita memerlukan lebih kurang 40.000 tenaga PKB untuk mendekat ratio 1 orang PKB untuk membina 2-3 desa dan kelurahan. Untuk meningkatkan kinerja bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk itu BKKBN membutuhkan masukan untuk perbaikan pada masa mendatang.

baca juga: Perkembangan KB di Sumbar Lima Besar Nasional

Wagub Sumbar Nasrul Abit mengatakan, pertumbuhan penduduk yang tinggi yang tidak diimbangi dengan kualitas hidup maka tidak terwujud kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk meningkatkan kualitas hidup banyak kendala di lapangan, karena saat ini masih ditemui kasus stunting di kabupaten dan kota seperti Pasaman, Pesaman Barat dan Solok. Maka dibutuhkan kerja keras pemerintahan daerah untuk mengantisipasi terjadinya kasus stunting ini. Kemudian juga juga kabupaten tertinggal seperti Solsel, Pasaman Barat dan Mentawai.

Maka pembangunan SDM yang berkualitas harus direncanakan sejak remaja,, hingga perkawinan dan 100 hari kehidupan. Maka BKKBN diberi tanggungjawab dalam nawacita dalam meningkatkan kualitas SDM dan membangun karakter dari Keluarga.

“Maka mewujudkan keberhasilan program pembangunan kependudukan dalam mencapai bonus demografi butuh sinergintas dari berbagai unsur di tengah tengah masyarakat,” ujar Nasrul. (*)

Penulis: Khadijah