Saksi Parpol Hentikan Rekapitulasi Suara di Linggosari Baganti, Ternyata Ini yang Terjadi

Salah seorang saksi Partai Nasdem sampaikan komplain saat proses rekapitulasi
Salah seorang saksi Partai Nasdem sampaikan komplain saat proses rekapitulasi (Kiki Julnasri/KLIKPOSITIF)

PESSEL , KLIKPOSITIF -- Seorang saksi salah satu partai politik di Kabupaten Pesisir Selatan -Sumatera Barat meminta penyelenggara Pemilu di Kecamatan Linggosari Baganti menghentikan penghitungan suara dan meminta dilakukan penghitungan ulang.

Saksi tersebut mendatangi tempat rekapitulasi suara tingkat kecamatan setempat, Selasa 23 April 2019. Saksi partai mendatangi PPK dan meminta penyelenggara meminta penghitungan surat suara diulang dan dilakukan secara transparansi.

baca juga: Di Tengah Pandemi, Pemkab Pessel Dapat Kucuran APBN Rp30 Miliar Untuk Air Bersih dan Sekolah

"Saya sebagai saksi (partai politik) ingin penghitungan suara ini diulang. Kerena ada hal-hal yang kami nilai tidak adil dan banyak ditemukan indikasi kecurangan dalam penghitungan suara," sebut Sel Aldi salah seorang saksi dari partai Nasdem di Kecamatan Linggosari Baganti saat mendatangi tempat rekapitulasi suara di kecamatan setempat.

Sel Aldi menjelaskan, salah satu transparansi yang dinilai tidak dijalankan penyelenggaran pemilu, adalah terkait Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tetang Pemilu yang menuntut PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara di seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut ditempat umum.

baca juga: Rawat Onthel Warisan Keluarga, PNS di Pessel Ini Tidak Jarang Pinjamkan Sepedanya Untuk Dekorasi Pemotretan

"Aturan ini jelas kami pahami dalam pasal 193 tetang Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2019. Dan kami pantau tidak dilaksanakan sesuai aturan, dan tentu sudah menyalahi aturan," terangnya.

Sel Aldi mengakui, hal tersebut terpantau empat hari setelah pencoblosan pada Rabu 17 April 2019 lalu. Di mana, setiap salinan sertifikat hasil penghitungan suara tidak terlihat di setiap TPS, dan salinan C1 yang diterimanya dari KPPS tidak sama, padahal dengan saksi caleg partai yang sama.

baca juga: Terganjal Ini, Ratusan Penerima BLT Kemensos di Sutera Pessel Belum Terima Bantuan

"Ada apa di sini (perbedaan), C1 yang ada pada kami tidak sama dengan salinan C1 saksi caleg lainnya. Apakah salinan yang kami terima tidak sah, padahal dari sumber yang sama (KPPS)," ungkapnya.

Lanjutnya, dengan adanya temuan tersebut, pihaknya meminta pihak penyelenggara pemilu di kacamatan setempat melakukan penghitungan ulang. Sebab, hasil C1 yang diterimanya tidak sama dengan hasil C1 yang direkapitulasi penyelenggaran kecamatan setempat.

baca juga: Pelajaran Tatap Muka Segera Dimulai, Disdik Pessel Minta Sekolah Siapkan APD

"Kami menuntut PPK dan Panwascam harus mengulang penghitungan surat suara. Apapun hasilnya, kalau sudah transparan kami terima, yang jelas harus diulang," ungkapnya lagi.

Sementara itu, PPK Linggosari Baganti mengklaim hasil pemilihan di kecamatan tersebut sudah dilakukan sesuai aturan, dan pihaknya tidak membenarkan kalau prosedur yang dilakukan tidak sesuai aturan pada umumnya.

"Kami berkerja di lapangan sesuai dengan peraturan yang ada. Jika ada kesalahan kami terima, tapi ini akan kami bicarakan dengan Bawaslu," ujar Ketua PPK Linggosari Baganti, Nasrul saat dikonfirmasi.

Lanjutnya, terkait pengumuman salinan sertifikat hasil penghitungan suara di seluruh TPS di wilayah kerjanya, pihak mengaku tidak sempat menempelkan karena pihaknya saat itu sudah kelelahan usai pemilihan.

"KPPS sudah bekerja sampai larut malam (jadi salinan sertifikat hasil penghitungan suara tidak ditempel). Dengan adanya kejadian ini, kami akan bicara dengan Bawaslu, jika harus dilakukan hitung ulang, maka akan kita hitung ulang," tutupnya.

(Kiki Julnasri)

Penulis: Rezka Delpiera