KPI : Lembaga Penyiaran Harus Menciptakan Tontonan Sehat untuk Publik

Workshop
Workshop "Menciptakan Penyiaran Sehat di Era Digitalisasi Media" Sabtu, 11 Mei 2019 di Padang (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Media televisi dan radio harus menciptakan penyiaran yang sehat pada era digital saat ini. Sehingga sajian tontonan kepada masyarakat memang betul - betul berimbang dan mendidik.

Hal itu disampaikan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI ) Pusat, Mayong Suryo Laksono dalam Workshop "Menciptakan Penyiaran Sehat di Era Digitalisasi Media " Sabtu, 11 Mei 2019 di Padang.

baca juga: Beritakan Nasrul Abit Keturunan Partai Komunis, Pimred Akurat.co Minta Maaf

Kegiatan menghadirikan peserta dari KPI Pusat, IJTI, LBH dan berbagai kalangan media .

"Tontonan harus menciptakan harmonisasi dalam masyarakat. Maka lembaga penyiaran seharusnya memberikan kontribusi dalam memperkukuh integrasi nasional dan mencerdaskan kehidupan bangsa," ujarnya.

baca juga: Gubernur Sumbar Minta KPID Tingkatkan Pengawasan Penyiaran Pilkada 2020

Saat isi siaran semakin banyak dan beragam. Hanya saja, tidak semua sajian media berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan serta perbaikan masyarakat.

Tentunya, kerjasama dari semua pihak baik dari media dan masyarakat menjadi keharusan untuk bersama mengawasi kualitas konten siaran yang sehat bagi masyarakat.

baca juga: Google Siapkan Rp 14,9 Triliun untuk Konten Media Massa

"Perkembangan teknologi yang semakin pesat tersebut, harus dihadapi KPI dengan cara memastikan manfaat siaran bagi masyarakat. Baik digitalisasi penyiaran, lembaga penyiaran berlangganan serta penyiaran perbatasan," tegasnya.

Selain itu, perkembangan dunia penyiaran juga harus meminimalkan dampak buruk yang didapat masyarakat, baik secara finansial ataupun secara moral atau pemikiran.

baca juga: Disrupsi Media Era Digital Jadi Tantangan, Begini Strategi yang Dilakukan Haluan

Sehingga, dengan kondisi apapun, penyiaran tetap memberikan kontribusi dalam memperkukuh integrasi nasional dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ataupun menumbuhkan industri penyiaran Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Penyiaran.

“Semoga hal ini menjadikan penyiaran sehat lahir batin, sehat manajemen serta menghadirkan siaran yang bermanfaat,” harapnya.

Pihaknya menyebutkan jika sudah sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), maka sudah diyakini keabsahan dari informasi yang diberikan tersebut. Hal Ini juga sebagai upaya menangkal berita hoax.

Sementara itu, Bidang Pengawasan Isu Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat, Melani Friati menyebutkan, media televisi dan radio memiliki batasan dalam penyiaran yang didasari Undang Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, kemudian peraturan komisi penyiaran Indonesia tentang pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.

Selain itu, pihaknya terus aktif mengadakan literasi kepada media agar melahirkan penyiaran yang sehat dan bermanfaat untuk kepentingan dan kenyamanan publik.

“Seperti program mistik, horor dan supranatural ataupun promosi LGBT, kekerasan, kata-kata kasar, seksualitas, iklan penyiaran pemberitaan politik. Semua kategori siaran yang ditayangkan tentunya harus sesuai standar program siaran yang telah diatur KPI ,” jelas Melani. (*)

Penulis: Joni Abdul Kasir