Dugaan Money Politic, Caleg Gerindra Dapil 3 Padang Terancam Batal Dilantik

Ketua Bawaslu Padang Dori Putra
Ketua Bawaslu Padang Dori Putra (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Calon legislatif (Caleg) Gerindra Dapil 3 Kota Padang inisial AT terancam tidak dilantik karena dugaan melakukan politik uang (money politic) saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kelurahan Tarantang dan Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan.

Dugaan politik uang AT telah dilaporkan oleh sejumlah masyarakat Tarantang ke Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Kota Padang beberapa hari lalu. Hingga kini proses di Bawaslu tengah berjalan pada tahap klarifikasi berupa pemanggilan saksi-saksi.

baca juga: Bawaslu: Satu ASN Dilaporkan Terkait Dugaan Netralitas di Pilkada Pasbar

Ketua Bawaslu Kota Padang Dori Putra menyampaikan, jika terlapor AT terbukti dan memenuhi unsur pidana Pemilu setelah melakukan tahap pemeriksaan hingga putusan pengadilan maka yang bersangkutan bisa diskualifikasi atau dihapus kepesertaannya.

"Inikan proses sedang berjalan, jika terbukti dan memiliki hukum tetap dari pengadilan bisa gugur dan tidak bisa dilantik," ujarnya, Jumat, 24 Mei 2019.

baca juga: KPU Solsel Umumkan 112.250 DPS, Masyarakat Diminta Pastikan Nama Terdaftar

Dijelaskannya, proses pemeriksaan perkara berupa laporan akan ditangani secara berjenjang oleh Sentra Gakkumdu mulai dari Bawaslu , Kepolisian dan Kejaksaan. Saat ini tengah dilakukan klarifikasi dari laporan yang masuk.

"Sejak kemarin kami dari telah lakukan pemanggilan saksi sebagai bentuk klarifikasi. Jika dari klarifikasi terpenuhi unsur materil dan formil maka akan dilanjutkan ke kepolisian, nantinya kepolisian juga akan memproses dan terakhir di kejaksaan," terangnya.

baca juga: Rakor Bawaslu Solsel Tentang Pengawasan Pilkada Hasilkan 5 Poin Komitmen

Disebutkannya, untuk membuktikan adanya pelanggaran, Bawaslu membutuhkan 2 saksi kunci dengan rentang waktu pemeriksaan 7 hari, namun jika ada keperluan data tambahan, waktu bisa diperpanjang 7 hari lagi.

"Sebaliknya jika tidak ditemukan unsur pelanggan Pemilu maka Sentra Gakkumdu akan memplenokan mementahkan laporan tersebut," katanya.

baca juga: Bawaslu: Wali Nagari yang Ikut Politik Praktis Pemenangan Paslon Bisa Dipidana

Sementara sejumlah tokoh masyarakat merasa geram dengan ulah AT yang telah menodai demokrasi dikampung mereka dengan cara politik uang . Hal itu menurut mereka akan merusak generasi kedepannya.

Bahkan, mereka mencium gelagat ada permainan antara AT dengan saksi kunci yang hari ini tidak datang dalam pemanggilan Bawaslu .

Salah seorang tokoh masyarakat Tarantang, Abu Talib mendesak Bawaslu Kota Padang bergerak cepat menuntaskan kasus tersebut. Sebab masyarakat merasa dirugikan dari politik kotor tersebut.

Dia mengaku sudah mengantongi bukti berupa foto dan video saksi kunci Marnis (43) sebagai pembagi uang dari AT, dan Zainab sebagai penerima.

"Sudah kami serahkan ke Bawaslu . Kami juga mencium ada permainan terlapor dengan cara menghilangkan saksi kunci. Sebab hingga hari ini Marnis dan Zainab belum datang memberikan keterangan kepada Bawaslu ," ujarnya.

Padahal sebelumnya, beber Abu, Marnis sudah membuat surat pernyataan kepada kami masyarakat untuk memberikan kesaksian, dan begitu dengan Zainab menyatakan bersedia.

Abu bersama sejumlah tokoh lainnya mengancam akan melaporkan saksi kunci ke pihak kepolisian jika tidak memenuhi panggilan Bawaslu .

"Kami tidak sampai disini saja, jika bersangkutan tidak datang kami akan buat laporan polisi. Gelagatnya semacam ada intervensi dari terlapor terhadap Marnis dan Zainab," tukasnya. (*)

Penulis: Joni Abdul Kasir