Ini yang Harus Dilakukan Sumbar untuk Masuk 3 Besar Wisata Halal Dunia 

Destinasi wisata Mandeh - Pessel
Destinasi wisata Mandeh - Pessel (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Untuk bisa masuk dalam tiga besar di World Halal Tourism Award, Sumbar harus berbenah diri. Khususnya aksesibilitas, komunikasi, dan tersedianya promosi-promosi riset halal.

Destinasi wisata halal Sumbar hanya bertengger pada posisi empat versi Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2018 lalu.

baca juga: PNP dan Dinas Pariwisata Sumbar Teken MoU Bidang Pariwisata

Hal tersebut disampaikan oleh Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal Kementrian Pariwisata RI Wisnu Rahtomo, beberapa waktu lalu di Padang. Ia mengatakan, Sumbar berhasil maju ke kuarter final di ajang World Halal Tourism Award yang acara puncaknya digelar di Dubai.

Sumbar mewakili Indonesia untuk kategori World’s Best Halal Destination, World’s Best Halal Culinary, dan World’s Best Halal Tour Operator, Ero Tour.

baca juga: Diakui Jokowi Terbaik Menangani COVID-19, Ayo Berwisata ke Sumbar!

"Semua itu tentunya bukan didapat dengan mudah. Sejak dari dinobatkan sebagai World’s Best Halal Culinary tahun 2016. Kemudian, 2018 bahkan Sumbar sudah mendapatkan rengking 4," ungkap Ketua Jurusan Kepariwisataan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung ini.

Namun permasalahannya sekarang adalah, perlu dibangun fokus pada aksesibilitas. Bagaimana meningkatkan penerbangan agar masuk ke Sumbar, kemudian kalau dari perspektif inti adalah komunikasi. Bagaimana tersedianya promosi-promosi riset halal, yang disiapkan pada pasar sasarannya.

baca juga: Pariwisata Aman COVID-19, Karyawan Hotel di Sumbar Tes Swab

"Tidak usah jauh-jauh, untuk peserta atau pasar halal kita Malaysia. Harus dikembangkan bagaimana menyentuh pasar Malaysia itu sendiri, karena pasar Malaysia tidak semuanya pasar konvensional. Mereka ada yang menyukai tentang kegaitan-kegaitan Ramadan. Nah, ada gak kita punya Paket-paket wisata ramadhan? Inilah yang mesti dikembangkan," jelasnya.

Selain itu, yang juga penting adalah edukasi, mulai dari pesantren - pesantren yang ada di Sumbar bisa ditingkatkan. Bagaimana agry touristnya bisa dikembangkan menjadi paket wisata edukasi, misalnya peternakan, dan yang lainnya banyak yang berpotensi di Sumbar.

baca juga: Geliat Pariwisata Sumbar, Wisman Sudah Bisa Berselancar di Mentawai

"Apalagi kalau menyangkut pada landscape, agro wisata dalam bentuk edukasi. Kenapa masuk ke dalam wisata halal ? Karena yang datang muslim, dan mereka bisa menikmati wisata halal yang ada di Sumbar, " ulasnya.

Menurutnya, hal lain yang perlu dikembangkan yakni bagaimana packaging, paket-paket alternatif yang harus dikembangkan. Paket alternatif yang memasukkan konten-konten kebutuhan muslimnya.

Kalau Sumbar ingin menargetkan masuk dalam top 3, maka yang harus dikejar adalah hotel karena ini sangat erat dari segi kompetitif destinasi. Hotel yang berbintang tiga, bintang lima, diusahakan restorannya bersertifikat halal.

"Saya lihat sudah ada beberapa di Sumbar. Poinnya diservice. Kalau hotel, restoran, sudah tersertifikasi, saya yakin naik peringkatnya," ujarnya.

Kementrian mendorong, selama pemerintah daerah dan jajarannya, termasuk pentaheliknya (pemerintah, akademisi, industri, media dan komunitas) punya komitmen untuk memajukan, dan juga jelas apa bentuk komitmennya. Misalnya, dalam bentuk sosialisasi, maka kementerian akan membantu.

Edukasi tentang pariwisata halal, dalam bentuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), yang paham tentang kriteria-kriteria di industri yang diperlukan. Misalnya, juru masak yang berpengetahuan halal, juru hotel berpengetahuan halal.

"Kita coba berikan training yang sifatnya halal knowledge untuk mereka, " ujarnya.

" Ada lima pihak pentaheliknya, kita akan maksimalkan. Kita juga sudah ada tim percepatan pengembangan pariwisata Sumbar. Salah satunya terkait pariwisata halal, yang kedua berkaitan dengan dasar hukum," jelasnya lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Oni Yulfian mengatakan, sebelumnya sudah ada kesepakatan 19 kabupaten dan kota, untuk pengembangan pariwisata halal. Maka tahun 2017 diadakan kegiatan untuk penyiapan peraturan daerah untuk pariwisata halal, dan rencananya tahun 2018 sudah diperdakan.

Namun ditengah perjalanan, masih ada perbedaan persepsi tentang pariwisata halal, dengan sejumlah instansi dan pemerintah pusat (Kementrian dalam negeri). Bahwa, dianggap definisi pariwisata halal itu tidak ada payung hukumnya.

"Jadi belum ada regulasi secara nasional, yang mengatur tentang pariwisata halal. Hal lainnya, yakni tidak adanya kewenangan provinsi untuk itu," ujarnya. (*)

Penulis: Joni Abdul Kasir