BBPOM Padang Sita Ratusan Obat Diduga Tanpa Izin Edar Atau Palsu

Barang siataan BBPOM Padang
Barang siataan BBPOM Padang (Istimewa )

PADANG, KLIKPOSITIF - Keberadaan obat tanpa izin edar atau palsu masih menjadi momok yang menakutkan di tengah masyarakat. Maka, upaya meminalisir keberadaan obat tanpa izin edar itu semakin meluas, Balai POM RI bersama BBPOM Padang dan Polda Sumbar terus melakukan pengawasan di beberapa lokasi yang dicurigai, salah satunya sebuah rumah yang berada di Kecamatan Padang Selatan yang dijadikan sarana distribusi obat psikotropika ilegal karena tidak memiliki izin.

"Setelah mendengar informasi dari masyarakat adanya salah satu rumah yang dijadikan sebagai lokasi distribusi obat ilegal , kami bersama dengan POM RI dan Polda Sumbar, langsung melakukan penindakan pada Kamis (27/6). Dalam proses penindakan itu pemilik tertangkap tangan menerima paket, setelah dibuka ternyata berisikan obat psikotropika yang diduga tanp izin edar atau palsu," ujar Kepala BBPOM Padang, Martin Suhendri, Jumat (28/6).
 
Selain pemilik yang tertangkap tangan, pihaknya bersama tim gabungan juga menemukan obat psikotropika dan obat keras lainnya yang disimpan di sarana ilegal tersebut. Setelah dilakukan introgasi di lokasi pemilik mengaku obat - obatan itu akan diedarkan kepada konsumen dan pembeli.

baca juga: BBPOM di Padang Gelar Penyebaran Informasi dalam Rangka KIE Generasi Muda Produktif, Cerdas dan Tolak Penyalahgunaan Obat di Era New Normal

"Untuk modus yang dilakukan pemilik dengan menjual atau mendistribusikan obat ilegal itu menggunakan jasa pengiriman maupun secara Cash On Delivery (COD)," katanya.

Adapun barang bukti yang disita oleh PPNS BBPOM di Padang, terdiri dari obat psikotropika yang diduga palsu dan tanpa izin edar sebanyak 170.700 butir tablet, obat-obat tertentu sebanyak 8.880 butir tablet dan obat keras sebanyak 4.905 dus, dengan taksiran nilai ekonominya mencapai Rp510 juta.

baca juga: BBPOM di Padang Tetap Bekerja Maksimal Berikan Pelayanan Jaga Keamanan Obat dan Makanan di tengah Pandemi COVID-19

"Kegiatan distribusi obat psikotropika dan obat keras secara ilegal ini diduga merupakan pelanggaran tindak pidana kejahatan obat dan makanan dengan melakukan perdaran obat palsu dan tanpa izin edar. Ini jelas melanggar UU RI No 5 tahun 1997 tentang psikotropika, UU RI No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1,5 miliar," ungkapnya.

Dilanjutkan Martin, pemilik saat ini masih ditetapkan sebagai calon tersangka, pasalnya kasus ini masih proses pengembangan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait. "Saat ini baru satu orang yang diduga pemilik yang tertangkap tangan penerima paket itu kita jadikan calon tersangka, hasilnya kedepan masih menunggu keputusan proses pengembangan dengan koordinasi kami dengan pihak terkait," katanya. 

baca juga: Waspadai Zat Berbahaya di Makanan, Pemko Pariaman Jalin Kerjasama dengan BBPOM Padang

Oleh karena itu sambung Martin, mengingat bahwa pelanggaran dibidang obat dan makan merupakan kejahatan kemanusiaan yang membahayakan masyarakat, pihaknya akan terus meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan .

"Untuk itu kita imbau masyarakat yang memperoleh obat keras dan psikotropika mesti berdasarkan resep dokter dan dibawah pengawasan apoteker sehingga terjamin baik dari segi manfaat dan mutu obatnya. Sebagai, ikut peran serta masyarakat menjadi konsumen cerdas selalu 'cek klik'. Pastikan kemasan, informasi label, miliki izin edar dan tidak melebihi kadarluarsa, cara sederhana ini akan menghindari masyarakat dari berbagai macam obat palsu dan tanpa izin edar yang beredar bebas," pungkasnya. (*) 

baca juga: Ternyata BBPOM Sudah Musnahkan Label Lama SMS

Penulis: Joni Abdul Kasir