DPRD Nilai APBD Pemkab Pessel Copy Paste

Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Dedi Rahmanto Putra
Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Dedi Rahmanto Putra (KLIKPOSITIF/ Kiki Julnasri)

PESSEL , KLIKPOSITIF -- Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Dedi Rahmanto Putra menyentil program organisasi perangkat daerah (OPD) di daerah setempat terkesan hanya copy paste dan asal bapak senang.

Dedi Rahmanto Putra mengungkapkan kecenderungan itu terlihat dari program kegiatan yang diajukan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak jauh berbeda atau sama dengan tahun sebelumnya.

baca juga: Ruas Jalan Nasional di Bukit Pulai Dilanda Longsor, Akses Painan-Bengkulu Terganggu

"Kegiatannya hanya itu ke itu saja. Tidak ada inovasi. Yang dirubah hanya besaran anggaran saja," ungkapnya kepada KLIKPOSITIF , Selasa (9/7).

Pengamatannya, hal tersebut dari tahun ke tahun terus berlangsung dan terulang. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) seakan tidak bekerja.

baca juga: KPU Pessel Ingatkan Bagi Anggota Legislatif yang Ikut Kegiatan Kampanye Paslon Segera Ajukan Surat Izin

"Makanya tidak ada program yang jalan. OPD kerja hanya cuma asal bapak senang," sentilnya.

Ia mencontohkan, untuk tahun ini, diantaranya kegiatan Festival Langkisau. Jika pemerintah daerah tidak sanggup untuk melaksanakan, jangan diajukan dalam pembahasan anggaran.

baca juga: Ketua Bawaslu Pessel Sebut Anggota Legislatif Tanpa Surat Izin Dilarang Ikut Kampanye Paslon

"Karena memang betul. Kini masih banyak target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang belum tercapai" ulasnya.

Untuk merubah hal teraebut, dirinya menginginkan agar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD 2019 dan seterusnya harus matang.

baca juga: Sulitnya Membuka Jalan Baru di Kampung Dilan Pessel

"Seluruh jajaran OPD agar tidak melakukan manipulatif, maupun copy paste dalam penyusunannya," terangnya

Lanjutnya, dengan demikian penyusunan RKA tidak ada lagi yang sifatnya pengulangan program. Bahkan, adanya kegiatan yang fiktif. Akan tetapi, harus lebih pada inovasi kepentingan rakyat.

APBD harus memiliki outcome (hasil) yang benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Jangan untuk kepentingan kelompok dan golongan,” tutupnya. (Kiki Julnasri)

Penulis: Eko Fajri