Kemendes PDTT Dukung Pemekaran Desa di Mentawai

Ilustrasi/KLIKPOSITIF/Nagari Koto Gadang di Danau Maninjau
Ilustrasi/KLIKPOSITIF/Nagari Koto Gadang di Danau Maninjau (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengungkapkan, pemerintah pusat melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan (PMK) Kemendes PDTT mendung penuh pemekaran desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai .

" Pemekaran sudah keharusan untuk keluar dari ketertinggalan," ujarnya, Selasa, 9 Juli 2019.

baca juga: Festival Langkisau, Ancang-ancang Atlet Paralayang Raih Emas di PON Papua

Persiapan pemekaran telah dibahas bersama dengan melibatkan lintas Kementerian, Provinsi, Kabupaten dan Akademisi.

Dijelaskannya, selain kondisi geografi daerah yang sulit, juga kehidupan masyarakat yang berkelompok dan berjauh-jauhan masih belum terjangkau dalam pelayanan kesehatan, pendidikan dan pembangunan. Untuk itu pemekaran menjadi solusi pemerataan.

baca juga: Budi Syukur akan Aktifkan dan Berdayakan Anggota IKPS/PKPS di Daerah

Nasrul Abit menerangkan, saat ini ada sebanyak 43 desa di Mentawai, kedepan 16 desa yang prioritas dimekarkan ( 7 desa persiapan di Sikakap dan 9 desa di Polaga.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan (PMK) Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyampaikan, untuk mekar perlu dibuat skala prioritas. Seperti dijelaskan nama desa induknya, usulan desanya dan aspek pertimbangan, gerografis, pelayanan publik, sosiologis, demografi, serta antropologi.

baca juga: Sengaja Budi Syukur Ketum Terpilih IKPS/PKPS Sumbar 2021-2026

"Kalau urgensi pemekaran terpenuhi tidak akan sulit, Singapura yang kecil saja bisa jadi negara, apalagi pemekaran desa di Mentawai," ujarnya.

Akademisi Universitas Andalas Prof. Helmi dalam kajiannya menyampaikan, sebenarnya tahun 2012, secara subtansi Mentawai memiliki areal cukup luas akan tetapi penduduk relatif masih sedikit.

baca juga: Program PUPR, 9 Desa di Pariaman Terima Bantuan Rp300 Juta

Akibat dari luas wilayah tersebut pelayanan publik tidak maksimal, oleh sebab itu penataan desa ini bukan hanya dilihat dari pembentukan saja tapi adalah salah satu paket kebijkan publik.

"Kenapa pembentukan desa ini penting juga bahwa pasca gempa kemaren terjadi perpecahan masyarakat, seperti di pindah dari satu tempat ke tempat lain ini yang mengkibatkan akses pelayanan jauh," ujarnya. (*)

Penulis: Joni Abdul Kasir