Termasuk Lahan Milik Anggota DPRD, DLH Payakumbuh Akan Tertibkan Tambang Galian C di Bypass

Kegiatan pertambangan galian C di Jalan Bypass, Kecamatan Payakumbuh Barat.
Kegiatan pertambangan galian C di Jalan Bypass, Kecamatan Payakumbuh Barat. (KLIKPOSITIF/Taufik Hidayat)

KLIKPOSITIF , PAYAKUMBUH -- Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Payakumbuh , Dafrul Pasi mengungkapkan, seluruh lokasi tambang galian C di sepanjang pinggiran Jalan Bypass, Kecamatan Payakumbuh Barat belum mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Provinsi Sumbar. 

Berdasarkan data yang sampai saat ini dimiliki DLH Kota Payakumbuh , di lokasi tersebut terdapat empat pemilik lahan yang salah satunya merupakan unsur pimpinan di DPRD Kota Payakumbuh .

baca juga: Tim Basket Kota Payakumbuh Tersingkir Dari Perbasi Cup II di Padang

"Di lokasi tersebut ada empat orang pemilik lahan. Sampai saat ini baru satu yang tengah mengajukan IUP ke provinsi dan sampai sekarang izinnya belum keluar. Sedangkan tiga lainnya tidak punya izin sama sekali. Salah satu pemilik lahan merupakan unsur pimpinan di DPRD Payakumbuh ," kata Dafrul Pasi kepada KLIKPOSITIF , Rabu (10/7) siang.

DLH sendiri disebut Dafrul sudah berkali-kali mengirimkan surat teguran terhadap pengusaha tambang di lokasi tersebut.

baca juga: Kejari Payakumbuh Tak Tutup Kemungkinan Adanya Tersangka Baru Terkait Dugaan Korupsi Penyimpangan Dana COVID-19

"Surat teguran itu tidak hanya dari kami, tapi PUPR dan Satpol PP sepertinya juga sudah memberikan teguran," katanya.

Dan apabila dalam waktu dekat ini, surat teguran tersebut tak juga diindahkan, pihaknya akan mengambil langkah tegas dengan melakukan penertiban bersama Satpol PP.

baca juga: Kuasa Hukum Ungkap Alasan Kadinkes Payakumbuh Ajukan Surat Penangguhan Penahanan

"Koordinasi dengan Satpol PP terus kami lakukan. Jika surat tetap tak diindahkan tentu kami akan mengambil tindakan tegas berupa penertiban," katanya.

Selain tidak mengantongi izin dari provinsi, keberadaan tambang galian C di sepanjang pinggiran jalan Bypass itu juga melanggar Perda RT/RW No 1 Tahun 2012 dan Perda No 2 tahun 2018.

baca juga: Grebek Jemaah Subuh di Masjid, Aksi Safari Subuh ACT Payakumbuh Berikan Keberkahan Santapan Pagi Gratis

"Karena suda diatur dalam Perda tentu kami (Pemko) berhak mengambil tindakan tegas," pungkasnya.

Berdasarkan pantauak KLIKPOSITIF , sampai saat ini kegiatan tambang galian C di lokasi tersebut masih berlangsung dengan intensitas yang cukup tinggi. Beberapa diantaranya bahkan menggunakan alat berat untuk memasukkan bahan galian ke dalam truk yang silih berganti masuk ke lokasi tersebut. (*)

Penulis: Taufik Hidayat