Cegah Bahaya Rokok, Kemendagri Himbau Pemda Terapkan Hal Ini

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF -- Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya konsumsi rokok bagi kesehatan .

Hudori membahas tentang peran daerah dalam perlindungan masyarakat akibat konsumsi produk tembakau.

baca juga: Terkait Vaksin Corona, dr Berlian Idris: Tolong Jangan Main-main dengan Nyawa Manusia

Ia mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka perokok terbesar di dunia dan ASEAN, di mana anak-anak dan remaja merupakan bagian dari perokok tersebut.

Ia menambahkan konsumsi tembakau di Indonesia juga masih cenderung tinggi.

baca juga: Shin Tae-yong Punya Data Nama-nama Pemain Keturunan, Siapa Saja?

Menurut data yang dilansir Tobbaco Control Support Center pada 2015, konsumsi rokok rata-rata per orang per hari pada 2013, yaitu 12,3 batang atau 369 batang per bulan.

“Konsumsi tembakau ini tidak dapat dipisahkan dari perilaku merokok. Perilaku merokok berkaitan dengan kemiskinan lantaran karena untuk membeli rokok , seorang individu maupun keluarga harus mengurangi penggunaan sumber daya yang terbatas untuk keperluan lain yang lebih penting seperti pendidikan, makanan berkualitas, dan pelayanan kesehatan ,” jelas Hudori.

baca juga: Terekam CCTV Bocah Diculik saat Main di Teras Rumah, Dimasukkan Karung

Lebih lanjut, Hudori menilai beban biaya yang berkaitan dengan penyakit akibat rokok akan lebih mahal dari yang sudah dibelanjakan untuk rokok . Tidak hanya biaya pengobatan melainkan juga biaya hilangnya hari atau waktu produktivitas untuk bekerja bagi usia pekerja.

Mengingat dampak yang ditimbulkan dari rokok , maka dalam rangka melindungi masyarakat dari paparan asap rokok orang lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , pasal 115 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/I2011 Nomor 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok , pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui Peraturan Daerah.

baca juga: Kemenag Ingin Siapkan Materi Khutbah Jumat, DPR Beri Respon: Tak Masalah Kalau Bukan Wajib

Berkaitan dengan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Hudori mengingatkan Pemerintah Daerah empat hal, yaitu Pemda menyusun dan mempercepatan penerbitan kebijakan tentang KTR baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah serta menerapkan aturan KTR di sekolah, Pemda memperkuat upaya promotif dan preventif melalui kegiatan penyuluhan dan edukasi secara berkelanjutan bagi anak-anak dan remaja usia sekolah berkaitan dengan dampak negatif akibat bahaya rokok , Pemda mengefektifkan pelibatan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat setempat dalam mengkampanyekan kebijakan tentang KTR, serta Pemda menyediakan tempat khusus untuk merokok berupa ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar. (*)

Puspen Kemendagri

Penulis: Eko Fajri