Banyak Kepala Daerah Ditangkap, Ini Tiga Permintaan Gubernur Sumbar Kepada Pimpinan KPK

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang ()

PADANG, KLIKPOSITIF - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyampaikan tiga pesan kepada Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Saut Situmorang. Pesan tersebut soal suasana batin kepala daerah terkait banyaknya penangkapan yang dilakukan KPK .

Pesan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama antara Pemprov Sumbar dengan Kanwil BPN Sumbar dan Kanwil DJP Sumbar dan Jambi, Kamis, 18 Juli 2019 di Auditorium Gubernuran Sumbar.

baca juga: ASN Tak Netral di Pilkada, Gubernur Sumbar: Sanksi Menunggu

"Saya mohon izin kepada pak Saut untuk sampaikan suasana kebatinan kepala daerah terkait banyaknya penangkapan dari KPK terhadap kepala daerah dan legislator," pintanya.

Pesan pertama, Irwan meminta pemerintah membiayai partai politik (Parpol) yang telah melahirkan banyak kepala daerah dan legislatif tingkat daerah maupun nasional. Alasan pembiayaan karena Parpol tidak punya uang, sehingga kepala daerah dan legislator harus setor ke partai.

baca juga: Irwan Prayitno : Tol Padang - Pekanbaru Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Sumbar

"Coba partai dibiayai secara lengkap, mungkin tidak ada lagi parpol minta - minta kepada kader, baik kepala daerah maupun legislator. Kepala daerah ini gaji kecil, tidak cukup kemudian mencari - carilah apakah itu ke pengusaha, akhirnya kerangkap KPK ," ujarnya.

Kalau tidak setor, lanjut Irwan, tidak diusung pada Pilkada berikutnya. Pesan kedua biaya Pilkada yang dibiayai perseongan, bahkan untuk di Sumbar saja calon harus membayar saksi miliaran. "Padahal Itu kepentingan negara, mesti negara yang biayai," menurutnya.

baca juga: Kuota PNS Terbatas, Irwan Prayitno: Tamatan Perguruan Tinggi Bentuk Usaha!

"Besar, kalau itu yang maju birokrat bisa dicurigai dia korupsi, dari mana coba dia dapat duit sebanyak itu. Kalau ndak minta sama temannya pengusaha, ketahuan ketangkap juga. Betul ngak pak bupati walikota," katanya sambil dijawab betul oleh bupati walikota yang hadi.

Jika negara sudah membiayai secukupnya, maka kepala daerah yang terpilih tidak punya beban dalam menjalankan roda pemerintahan. Selanjutnya permudah atau sediakan dana yang bisa digunakan langsung oleh kepala daerah untuk mensukseskan programnya. Sehingga kepala daerah bisa membantu warganya secara langsung.

baca juga: Kisruh "Pitih Sanang", Akankah Sumbar Masih Kebagian Pajak Air Permukaan Waduk Koto Panjang?

"Banyak yang datang minta bantuan, tapi tidak bisa dibantu uangnya dari mana? Ndak bisa dianggarkan, nunggu Bansos tahun depan, sementara ada yang sakit minta bantuan, ngak mungkin dibantu tahun depan," jelas IP (sapaan akrab gubernur).

Terhadap kondisi yang telah dipaparkan IP tersebut, apakah KPK menutup mata. Padahal kondisi itu dirasakan hampir seluruh kepala daerah di Indonesia.

"Mungkin ada yang memperkaya diri, tapi kalau tiga poin ini sudah dipenuhi masih saja korupsi silakan ditangkap pak," katanya mengakhiri.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam sambutan langsung menanggapi usulan gubernur Sumbar.

"Untuk diketahui, kami sedang bahas aturan dar usulan gubernur tadi. Partai adalah harapan dimana Indonesia membangun banyak nilai. Jadi kami tidak tutup mata dan kami susun untuk menambah pemasukan terhadap parpol," jelasnya.

Disampaikannya, aturan untuk menambah incam dari parpol tersebut kemungkinan akan terlaksana tahun depan.

"Di luar negeri parpol sudah dibiayai negara, untuk itu negara kita yang ini akan melakukan itu, tentunya dengan memanfaatkan sumber pendapatan yang selama ini bocor. Itu harus kita kejar, jika pendapatan negara kita maksimal apa yang tidak bisa didanai oleh negara," katanya. (*) 

Penulis: Joni Abdul Kasir