PKS Tetap Jadi Oposisi, Ini Ternyata Alasannya

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera (net)

KLIKPOSITIF -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ), Mardani Ali Sera menilai negara yang kuat harus diimbangi dengan keberadaan oposisi. Ada empat alasan yang mendasari argumen Mardani.

Melalui akun twitternya @MardaniAliSera, alasan yang pertama adalah pemerintah harus kuat dengan menempatkan orang-orang terbaik di posisi yang tepat untuk menduduki suatu jabatan di pemerintahan.

baca juga: Faldo Maldini - Febby Datuak Bangso Mendaftar ke Poros Baru, Tetap Bawa 'Sumangaik Baru'

Hal itu berkaitan dengan merit sistem, yakni tetap mengapresiasi jika berprestasi dan tetap mengkritik jika melalukan kesalahan.

"Yang merit system. Memilih dan menempatkan SDM terbaik dan lincah, berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara profesional, adil, dan wajar. Memilih SDM bukan juga yang berlindung di balik tuanya usia, senioritas, kedekatan personal, dan kepentingan kelompok. #KamiOposisi," kata Mardani dikutip Suara.com, jaringan KLIKPOSITIF , Selasa (23/7).

baca juga: Hadiri Deklarasi Mahyeldi - Audi, Irwan Prayitno: Petahana Dilarang Kampanye Menggunakan Fasilitas Negara

Maka dari itu, kata Mardani, dibutuhkan oposisi yang berkualitas untuk memberikan kritik yang membangun dalam pembentukan Kabinet Indonesia Kerja jilid II.

"Ke depan negeri kita menghadapi tantangan yang berat. Tekanan perekonomian Indonesia selama 5 tahun ke depan akan lebih berat dibandingkan 5 tahun yang lalu. #KamiOposisi," cuit Mardani.

baca juga: Mahyeldi: Jika IP Pimpin Sumbar Setelah Gempa, Kami InsyaAllah Lanjutkan Tugas Itu Setelah COVID-19

Ia mengatakan jika 5 tahun ke depan, bisa saja pertumbuhan ekonomi melambat dan sangat berat menembus angka 7 persen.

Pertembuhan investasi terengah-terangah, setoran pajak berkurang, hutang negara semakin besar, yang akan sangat pengaruhi kinerja APBN Pemerintah, terutama dari sisi pendapatan dan realisasi program-program pro rakyat.

baca juga: PKS - PPP Deklarasikan Mahyeldi dan Audy Joinaldi di Pilgub Sumbar 2020

"Belum lagi aspek penegakan hukum, HAM, dan kesehatan demokrasi kita yang semakin buruk, membuat kepercayaan negara lain untuk mau berinvestasi dan bekerjasama dengan Indonesia semakin lemah. Ditambah juga masih banyaknya janji kampanye 5 tahun yang lalu dan PR-PR Pak Jokowi yang belum terealisasi hingga saat ini," ujarnya.

Mardani berharap Jokowi bisa bijak dalam memilih jajaran menteri di Kabinet Indonesia Kerja jilid II sesuai dengan kebutuhan rakyat, bukan bagi jatah antar parpol koalisi.

"Harus menjadi perhatian dan diskursus publik, jangan hanya menjadi pembicaraan tertutup antar elit. Cukup sudah memilih menteri karena kasihan dan jatah milik si fulan. Semua harus berdasarkan pertimbangan terbaik untuk kemajuan bangsa, bukan bagi-bagi kue kekuasaan," imbuhnya.

Ia menyebut pemenang yang sesungguhnya Pemilu 2019 adalah rakyat, oleh karenanya suara rakyatlah yang harus jadi pegangan dan suara rakyat akan bergema lebih kuat jika disuarakan secara cerdas oleh oposisi.

Dalam kalimat akhir, Mardani menggerakkan kembali mengajak untuk mendukung oposisi sebagai wujud cinta negeri. "Negeri ini milik kita semua, ayo kita jaga bersama. #KamiOposisi," imbuh Mardani. (*)

Penulis: Agusmanto