Badan Publik Menolak Buka Informasi, Gubernur Sumbar: Boleh Dicurigai ada Sesuatu

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menekankan agar semua badan publik yang ada di daerah itu membuka dan menyampaikan semua informasi yang ada kepada publik. Apalagi kepada badan publik yang didanai dari APBD atau APBN.

Hal tersebut disampaikannya usai membuka bimtek pemeringkatan Badan Publik tahun 2019 di aula kantor Gubernur Sumbar, Jumat (26/7/2019).

Menurut dia, jika ada badan publik yang tidak mau atau menolak menyampaikan informasi, maka bisa dicurigai atau mungkin ada sesuatu.

baca juga: Anaknya Masuk Daftar Wisuda Daring Unand, Gubernur Sumbar Pindahkan Tali Toga di Rumah

“Mungkin saja informasi yang dimiliki badan publik tersebut belum lengkap atau kurang, atau juga mungkin informasi nya tidak ada sama sekali, dan yang lebih parah lagi kecurigaannya tentu ada apa-apanya, seperti fiktif atau korupsi,” terangnya.

Gubernur mengatakan, saat ini posisi Sumbar peringkat 8 tingkat nasional kategori provinsi menuju informatif.

baca juga: Tanggap Darurat Berakhir, Bebas Keluar Masuk Sumbar

“Itu sudah lumayan bagus, karena sudah ada peningkatan dan ada sedikit hal lagi yang harus kita siapkan agar Sumbar menjadi provinsi Informatif,” sebutnya.

Sementara Itu Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Adrian Tuswandi mengatakan, 2017 posisi Sumbar pada 10 besar, dan 2018 sudah masuk 8 besar.

baca juga: Tinjau Aktivitas Pengunjung, Irwan Prayitno: Jam Gadang Mulai Normal

Adrian mengatakan saat ini hanya ada 4 Provinsi di Indonesia yang sudah menyandang sebagai Provinsi Informatif, yakni DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, saat ini KI Sunbar bersama Kominfo Sumbar mencoba untuk bersinergi guna menembus hal tersebut. Sebaliknya dukungan penuh juga diberikan oleh Gubernur Sumbar kepada KI berupa , pemindahan kantor KI ke gedung milik Pemrov yang lebih representatif.

baca juga: Tinjau Jalan Payakumbuh-Lintau yang Rusak, Gubernur Ancam Cabut Izin Perusahaan Tambang yang Bandel

"KI dan Kominfo Sumbar saat ini sedang menuyusun Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Informasi Provinsi Sumbar. Mudah-mudahan untuk tahun ini kita bisa pula menjadi Provinsi Informatif,” harapnya. (*)

Penulis: Joni Abdul Kasir