Sosialisasi Perda Zonasi, DKP Sumbar: Pemanfaatan Laut Harus ada Izin

Laut Mentawai
Laut Mentawai (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Setelah disahkan awal 2018, Perda Zonasi yang mengatur tata ruang laut akan mulai diterapkan. Saat ini sudah mulai tahap sosialisasi kepada pelaku usaha yang bergerak di sektor laut, mulai dari penggiat pariwisata pulau, komunitas peduli laut dan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan laut.

"Kami mulai sosialisasi, kemudian juga sedang disiapkan peraturan gubernur menindaklanjuti Perda Zonasi ini," ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar usai kegiatan Sosialisasi Perda RZWP3K dan Peraturan dalam Pemetaan Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat di Aula DKP Sumbar, Rabu, 31 Juli 2019.

baca juga: Nasrul Abit Posting di Instagram Soal Tudingan Ijazah Palsu, Namun Keburu Dihapus

Kedepan, katanya, kegiatan yang melibatkan laut harus ada izin. Sebab semua yang berkaitan dengan laut termasuk pelaku usaha sudah diakomodir dalam Perda tersebut, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus Mandeh dan Mentawai.

Dilanjutkan Yosmeri, peluang investasi untuk para investor terbuka lebar karena sudah ada payung hukum. Kemudian, untuk daerah yang ingin mengembangkan potensi laut sudah bisa dilakukan.

baca juga: Wagub Sumbar: Jalan Tembus Pessel - Solok Bisa Tingkatkan Perekonomian Masyarakat

"Daerah mau bangun dermaga atau mengembangkan wisata pulau sudah ada aturan mainnya dalam Perda tersebut," katanya.

Selanjutnya, titik-titik laut yang selama ini yang telah digarap oleh pengembang atau masyarakat yang disitu merupakan daerah konservasi akan ditata kembali. Seperti keramba apung dikawasan wisata Mandeh akan digeser karan letak keramba saat ini berada dalam area konservasi dan bekas tenggelamnya kapal Belanda yang merupakan titik untuk penelitian.

baca juga: Wagub Sumbar Minta Diskominfo Sumbar Bangun Tower di Nagari Sikilang Pasbar

"Kami carikan tempat baru untuk keramba, disana ada spot sejarah, agar tidak rusak kita pindahkan keramba," ujarnya.

Ia berharap dengan adanya perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (ZWPPK) potensi laut Sumbar bisa dimanfaatkan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan menjadi nilai tambah bagi masyarakat serta menambah pengetahuan pendapat daerah.

baca juga: Tak Mau Masyarakatnya Dipenjara, Nasrul Abit Serahkan Bantuan Masker Sampai ke Talamau Pasbar

"Potensi laut sangat berpotensi menambah PAD," tutupnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menegaskan, banyak pulau-pulau kecil di daerah itu yang sudah dikelola namun belum mengantongi izin, termasuk objek pariwisata pinggir pantai.

"2020 tertibkan semua, pokoknya harus sesuai Perda ini," tegasnya.

Menurutnya, banyak pulau kecil yang berpotensi mendatangkan pendapatan bagi daerah yang belum tersentuh. "Kami tidak melarang mengelola, tapi harus ada izinnya dan jelas retribusinya," kata Nasrul. (*)

Penulis: Joni Abdul Kasir