Berlakukan Perda Zonasi, Pengelola Pulau dan Resort di Sumbar Wajib Kantongi Izin

Salah satu pulau di Mentawai
Salah satu pulau di Mentawai (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF  - Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengatakan, dengan telah selesainya perda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil di Sumbar. Maka diminta pengusaha yang memanfaatkan bibir pantai dan pulau yang ada agar mengacu kepada perda tersebut.

Hal itu disampaikannya saat sambutan dalam kegiatan Sosialisasi Perda RZWP3K dan Peraturan dalam Pemetaan Perairan Pesisir dan Pulau -pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Rabu, 31 Juli 2019.

baca juga: Gubernur Sumbar Minta DKP Berdayakan Alumni Magang di Kapal Jepang Kelola Kelautan

"Untuk itu, hari ini kami kumpulkan mereka para pengusaha dan pihak yang berkepentingan mensosialisasikan hal ini sehingga bagi yang tidak memiliki izin agar mengurus perizinannya," ujarnya.

Selain itu kata Nasrul, pihaknya akan membentuk tim terpadu dengan instansi terkait yang nanti akan turun dengan menyisir berapa pulau yang ada di Sumbar nantinya, salah satu didaerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

baca juga: Pulau Dijual, Ini Komentar Menantu Wapres RI Ma'ruf Amin, Gubernur Hingga Kepolisian

"Saat ini ada sekitar lebih kurang 58 resort yang disana, jika memiliki syarat untuk itu dan masuk dalam kawasan bisa dilakukan pinjam pakai dan sebagainya sehingga diurus izinnya, namun jika terlarang agar diberitahukan sehingga jangan sampai terlanjur beirinvestasi," katanya.

Dilanjutkan Wagub, dari 23 pengusaha resort yang datang sudah ada komitmen untuk melakukan pengurusan izinnya. Dan, Pemprov akan duduk bersama dalam hal pengurusan ini dengan memberitahukan undang-undangnya agar tidak ada permasalahan dikemudian hari.

baca juga: Sipadan Ligitan Lepas, Mahfud MD Klaim RI Dapat Pulau Lebih Luas

"Jadi kami ingin komitmen pengusaha resort untuk perizinan ini," ulasnya.

Kemudian selain perizinan, meminta pihak terkait untuk melakukan pengawasan dilaut dan pulau -pulau agar barang terlarang seperti narkoba tidak  masuk melalui jalur itu. 

baca juga: Gubernur Sumbar Panen 15 Ton Kerapu Siap Ekspor di Mandeh Pessel

"Kita akan terus melakukan pengawasan bersama pihak terkait, jika ada laporan masuk barang terlarang itu akan ditindak sesuai aturan yang berlaku," tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Yosmeri mengungkapkan tujuan adanya perda ini untuk mengatur tata ruang laut agar sesuai dengan fungsi penggunannya, baik itu yang sudah ada maupun rencana kedepan.

"Perda ini mengatur pemanfaatan laut. Mana zona pariwisata, budidaya dan konservasi, maka ini akan diatur sesuai dengan kepentingan masyarakat," pungkasnya. (*)

Penulis: Joni Abdul Kasir