KI Sumbar: Keterbukaan dan Transparansi Informasi tidak Harus Telanjang

Sosialisasi keterbukaan informasi publik di Balaikota Payakumbuh, Selasa (6/8).
Sosialisasi keterbukaan informasi publik di Balaikota Payakumbuh, Selasa (6/8). (Ist)

PAYAKUMBUH , KLIKPOSITIF -- Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar Arif Yumardi mengungkapkan pentingnya keterbukaan informasi dan transparansi di pemerintahan daerah dan lembaga publik lain.

"Namun transparan tidak harus telanjang. Ada aturan yang mengatur seperti di Permendagri kalau pemohon meminta informasi, harus punya legal standing yang jelas sementara badan publik informasi punya tenggat waktu 10 hari untuk memberikannya. Jadi tidak harus hari itu juga," jelasnya pada saat bertindak sebagai narasumber pada sosialisasi keterbukaan informasi publik di Balaikota Payakumbuh , Selasa (6/8).

baca juga: Terganggu Pandemi COVID-19, Sejumlah Program Kejari Payakumbuh Harus Disesuaikan

Pada kesempatan itu, Arif juga mengapresiasi Pemko Payakumbuh yang dinilainya cukup imformatif karena 12 kasus sengketa informasi yang disidangka KI Sumbar tidak ada satupun kasus dari Kota Randang itu.

"Ada sebanyak 12 regitrasi sengketa informasi. Alhamdulillah tidak satupun dari Payakumbuh . Kami berasumsi berarti Payakumbuh sudah sangat informatif. Semoga semakin terpelihara dan dipertahankan di masa datang," ucapnya.

baca juga: Kurban Rendang Perdana Dinilai Sukses, Wako Payakumbuh Targetkan Lebih Banyak Sapi Tahun Depan

Sementara Kepala Diskominfo Kota Payakumbuh Jhon Kenedi didampingi Kabid Humas Irwan Suwandi menyampaikan, sosialisasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan setiap tahun karena begitu pentingnya pemahaman badan publik terutama pejabat Pemko Payakumbuh terhadap keterbukaan informasi publik.

"Sesuai dengan UU sudah kewajiban kita sebagai badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon untuk mendapatkan informasi publik," ujar pria yang karib disapa JK itu.

baca juga: Ada yang Protes Terkait Diperpanjangnya Masa Belajar Siswa di Rumah, Ini Jawaban Wako Payakumbuh

Untuk mengoptimalkan hal itu, Diskominfo akan mengoptimalkan kembali keberadaan PPID pembantu di setiap perangkat daerah untuk menunjang keterbukaan informasi publik.

"Sudah tanggung jawab moral kami Diskominfo sebagai walinya data untuk membina PPID. Untuk itu kami minta komitmen rekan PPID di setiap perangkat daerah untuk terus melakukan perbaikan sehingga tahun depan kita bisa mengikuti pemeringkatan oleh KI Sumbar dan Insya Allah menjadi yang terbaik," tutur JK

baca juga: KPN Husada Syariah RSUD Adnaan WD Wakili Payakumbuh untuk Lomba Koperasi Tingkat Sumbar

Menurut mantan jurnalis itu, pengoptimalan PPID di setiap daerah juga akan memberikan banyak manfaat bagi Pemko.

"Nanti juga akan mudah untuk memberikan laporan ke Bappeda ataupun untuk Payakumbuh dalam angka misalnya," lanjutnya. (*)

Penulis: Taufik Hidayat