Sejarawan Sumbar: Pemindahan Ibukota Ahistoris

Konsep pembangunan ibukota negara di Kalimantan Timur.
Konsep pembangunan ibukota negara di Kalimantan Timur. (istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Sejarawan Sumbar, Prof. Gusti Asnan menilai, pemindahan ibukota Indonesia ke Kalimantan Timur ahistoris atau tidak mempertimbangkan narasi sejarah. Jika berkaca pada sejarah, Makassar dan Maluku dianggap cocok sebagai ibukota baru karena pernah menjadi pusat perdagangan zaman VOC.

"Kalau dikaji sejarahnya, mungkin lebih cocok di Makassar karena pernah jadi pusat perdagangan. Atau di Maluku, pernah menjadi ibukota VOC," kata guru besar Ilmu Sejarah Unand ini.

baca juga: Guspardi Gaus Minta Alihkan Anggaran Pemindahan Ibu Kota Negara untuk Penanganan COVID-19

Tapi, pemindahan ibukota ini menurutnya adalah hal yang wajar. Sebab, ibukota dianggap tak mampu lagi menampung perkembangan ekonomi. Tidak kali ini saja, Indonesia pun dulu sudah pernah melakukannya pada zaman kerajaan dan juga pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

"Mungkin ada pertimbangan lain yang sudah melalui diskusi panjang. Pemilihan Kalimantan Timur menjadi ibukota pun karena berada di tengah, bukan dari historisnya," jelas Gusti.

baca juga: Komite I DPD RI: Pembangunan Ibukota Negara Harus Melibatkan Masyarakat Lokal

Namun, dia berharap dengan berpindahnya ibukota ini bisa menjadi penyelesaian masalah yang ada. Jangan nanti membuat masalah yang baru dan cenderung menimbulkan masalah yang baru. "Itu yang terjadi selama ini, makanya pemindahan ibukota ini betul-betul mampu memecahkan masalah," tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memilih Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. Hal itu diumumkan langsung di Istana Negara, Jakarta Pusat. Lokasi yang ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanaegara, Provinsi Kalimantan Timur.

baca juga: DPR: Pemindahan Ibu Kota Negara Tidak Membebankan APBN

Pengumuman ini dilakukan oleh Jokowi usai menerima dua kajian yaitu soal hasil kajian struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan ibu kota baru. Sebanyak dua kajian itu diberikan oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada Jumat tanggal 23 Agustus 2019. (*)

Penulis: Agusmanto