BKKBN Sumbar Targetkan 2.199 Faskes Realisasikan Pelayanan KB Melalui BPJS

(KLIKPOSITIF/Khadijah)

PADANG, KLIKPOSITIF BKKBN Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menargetkan 2.199 Fasilitas Kesehatan (faskes) dapat mendongkrak pelayanan Keluarga Berencana (KB) kepada masyarakat daerah itu melalui program BPJS.

"Tujuannya yakni mempermudah masyarakat mendapatkan akses kb di fasilitas kesehatan tersebut," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumbar Syahruddin dalam kegiatan Orientasi Pembiayaan KB melalui INA CBGs di FKRTL, Senin (2/9).

baca juga: Peduli Generasi Muda, Fadly Amran dan Dian Puspita Raih ABG Award 2020

Dia menerangkan, dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan Kesehatan Nasional pada pasal 48 menjelaskan, bahwa setiap Peserta JKN berhak mendapatkan jaminan pelayanan KB baik itu suntik, IUD, Implan, Vasektomi dan Tubektomi, dalam pembiayaan kapitasi maupun non kapitasi.

Perubahan ini lanjutnya, tentu akan berimplikasi terhadap kebijakan, strategi dan Program Keluarga Berencana yang diyakini dapat mengurangi kesenjangan dan Unmet Need pasangan usia subur terhadap kebutuhan pelayanan Keluarga Berencana.

baca juga: Wawako Solok Terima Anugerah Ayah GenRe Sumbar 2020

"Saat ini memang belum semua fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS sehingga menjadi penghambat masyarakat dapatkan pelayanan KB," katanya.

Ia mengungkapkan bahwa tim BKKBN menemukan berbagai kendala dalam menyosialisasikan program keluarga berencana di daerah tersebut terutama daerah pinggiran yang sulit akses transportasi. Kabupaten Kepulauan Mentawai katanya menjadi daerah paling rendah di banding kota dan kabupaten di Sumbar yang mendapatkan layanan keluarga berencana.

baca juga: Kunker ke 50 Kota, BKKBN Sumbar Kenalkan Rebranding Bangga Kencana dan GDPK

"Kita coba lakukan pembahasan untuk mencari solusi dari persoalan yang ada," tuturnya,"

Sementara itu, Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal mengungkapkan bahwa salah satu kendala yang dibahas dalam kegiatan itu yakni KB belum masuk dalam kategori non medis.

baca juga: Masyarakat Sumbar Selalulah Pakai KB Selama Pandemi COVID-19!

"Karena bersifat non medis menyebabkan pelayanan KB belum mendapatkan rujukan di kebanyakan faskes," katanya.

Untuk itu katanya, akan ada perbaikan dan penyempurnaan dari pedoman yang ada terkait pelayanan KB di seluruh faskes.

Ia menjelaskan seharusnya Universal Health Coverage pada 2019 sudah mendekati 100 persen, namun sampai saat ini target itu baru mencapai 40 persen.

"Melalui koordinasi dengan BPJS dan Kementrian Kesehatan, kita akan melakukan berbagai upaya agar setiap peserta BPJS mendapatkan pelayanan KB," tuturnya.(*)

Penulis: Khadijah