Takut Sedikit Keturunan, Masyarakat Mentawai Enggan BerKB

Anak-anak Siberut Barat Daya Mentawai bermain air
Anak-anak Siberut Barat Daya Mentawai bermain air (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Dalam periode Januari hingga Juli 2019, Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat memperoleh capaian peserta KB baru tertinggi tingkat provinsi, yakni sebesar 62,94 persen. Sementara, pencapaian peserta KB baru terendah yaitu Kabupaten Solok, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Kepulauan Mentawai masing-masing 34,34 persen, 32,67 persen, 21,06 persen.

Kabupaten Kepulauan Mentawai salah satu yang dikatakan memperoleh nilai terendah dalam pencapaian peserta KB.

baca juga: Sering di Rumah, Angka Kelahiran Sumbar Meningkat: Wagub Minta BKKBN Edukasi Masyarakat Berhubungan Badan Saat COVID-19 Pakai Pengaman

Hal itu terungkap saat kegiatan Review program KKBBPK tahun 2019 dengan tema percepatan pelaksanaan program KKBBPK bersama mitra dalam mendukung pencapaian target dan kontrak kinerja (KKP) tahun 2019, Selasa 3 September 2019 di Padang.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDP2KB) Mentawai Puji Rahayu, mengungkapkan, ada sejumlah faktor yang menjadi kendala di lapangan saat mensosialisasikan Program KB.

baca juga: Peduli Generasi Muda, Fadly Amran dan Dian Puspita Raih ABG Award 2020

Salah satunya, pemahaman masyarakat terhadap program KB ini masih sangat minim. Mayoritas masyarakat beranggapan program KB ini untuk membatasi jumlah anak dan hanya boleh dua anak saja. Padahal program KB ini mengatur jarak kelahiran.

"Mereka cemas, karena beranggapan hanya boleh punya dua anak saja, sementara lahan sangat luas di Mentawai. Pemahaman mereka banyak anak banyak harta," kata Fuji.

baca juga: Wawako Solok Terima Anugerah Ayah GenRe Sumbar 2020

Namun begitu, pihaknya terus mensosialisasikan Program KB agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh, dan pemikiran masyarakat berubah. Tantangan lainnya, dengan kondisi geografis mentawai cukup sulit membuat kader dan petugas lapangan tidak begitu maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Ditambah lagi belum utuhnya pengetahuan kader dan petugas lapangan. Disisi lain, penyuluh KB juga belum memenuhi satu orang per desa meskipun PPKBD dan sub PPKBD sudah ada,

baca juga: Kunker ke 50 Kota, BKKBN Sumbar Kenalkan Rebranding Bangga Kencana dan GDPK

"Tapi kan ini diambil dari unsur masyarakat juga dan mereka juga belum bisa menjelaskan secara lengkap dan baik program kb ini," tegasnya.

Dinas terus berupaya untuk lebih baik ke depannya, dengan mengumpulkan petugas lapangan KB untuk evaluasi, pencerahan. Serta mengikuti kegiatan bhakti sosial KB bersama TNI, manunggal KB-Kes.

"Kami terus berupaya agar pemahaman masyarakat Mentawai soal KB benar sehingga merasa mau terlibat dalam program mengatur jarak kelahiran ini," tukasnya. (*)

Penulis: Joni Abdul Kasir