Polisi Geledah Ruangan Direktur RSUD Rasidin Padang

Penggeledahan di ruang Direktur RSUD Rasidin Padang
Penggeledahan di ruang Direktur RSUD Rasidin Padang (KLIKPOSITIF/Halbert Caniago)

PADANG , KLIKPOSITIF  -- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Padang melakukan penggeledahan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rasidin Kota Padang terkait dugaan korupsi alat kesehatan.

Penggeledahan tersebut dilakukan pada Jumat 6 September 2019 di ruangan Direktur RSUD Rasidin yang berada di lantai dua.

baca juga: Pengisian Premium dengan Tangki Modifikasi, Disperindag : Kami Minta Kerja Sama Pemilik SPBU

Sekitar 14 orang personel kepolisian datang ke RSUD Rasidin yang terletak di daerah Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang .

Pihak kepolisian dari Satreskrim Polresta Padang sampai di RSUD sekitar pukul 15.40 WIB dan langsung menuju lokasi.

baca juga: Wawako Padang Sebut Sekolah Tatap Muka Belum Bisa Dilaksanakan Pekan Depan

Setelah dari ruangan Direktur, beberapa orang penyidik langsung menuju ruangan Kepala Seksi Etika Keperawatan yang ada di lantai yang sama.

Di ruangan tersebut, penyidik terlihat memeriksa beberapa berkas-berkas yang ditunjukkan oleh petugas yang bekerja di sana.

baca juga: Tidak Lulus Seleksi Zonasi, Disdik Padang : Kan Masih Banyak Pilihan Lain

Selain itu, kepolisian juga melakukan penggeledahan di ruangan Kasubag Program Rumah Sakit dan mengeluarkan beberapa berkas.

Penyidik yang melakukan penggeledahan membuka lemari berwarna hijau yang terletak di sudut ruangan dan mengeluarkan beberapa berkas.

baca juga: Kabur dari Penginapan Saat Razia, Pasangan Ini Ditemukan dalam Semak-semak

Untuk penggeledahan tersebut, pihak kepolisian yang ditemui di lapangan masih enggan untuk memberikan keterangan.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polresta Padang , AKP Edryan Wiguna mengatakan dugaan korupsi terjadi pada pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB yang anggaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013.

Dalam proses pengadaan, diduga terjadi sejumlah pelanggaran, dan manipulasi anggaran. Penyidik menduga telah terjadi tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang yang berpotensi terhadap kerugian keuangan dan perekonomian negara.

"Modus dugaan korupsi dilakukan dengan cara mengangkat harga satuan barang dari alat kesehatan, membuat dokumen fiktif dan mengatur proses lelang," ujarnya.

Kasusnya berawal dari laporan masuk dari masyarakat pada Maret 2016. Kala itu, RSUD Rasidin Padang mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan dekosentrasi APBN-TP 2013 sebesar Rp10 miliar pada Februari 2013.

Kemudian, Kementerian Kesehatan RI melalui Ditjen Bina Upaya kesehatan (BUK) mengundang Satker RSUD dr RASIDIN padang untuk melakukan penelahaan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) dengan melampirkan dokumen pembanding.

Setelah semuanya beres, lalu keluar Surat Keputusan (SK) Wali Kota Padang tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD dr Rasidin. Setelah SK keluar, barulah dilakukan proses lelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Padang .

Pada proses lelang dilakukan evaluasi oleh panitia terhadap dokumen penawaran yang masuk dari empat peserta lelang. Sampai akhirnya ditetapkanlah oleh panitia sebagai pemenang lelang PT SMP, yang beralamat di Jakarta Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp9.000.000.000, yang pelaksanaan kontraknya di mulai pada 1 Juli 2013 sampai serah terima barang pada November 2013.

Sampai proses pelaksanaan pengadaan selesai, PT SMP telah menerima pembayaran 100 persen sesuai dalam kontrak. Untuk mendalami kasus ini, jajaran Unit .Dari hasil penelitian bahan keterangan dan dokumen ditemukan potensi dugaan tindak pidana korupsi , oleh sebab itu kasus ditingkatkan ke tahap penyelidikan pada Juni 2016.

Menurutnya, dari proses penyelidikan, penyidik menemukan beberapa penyimpangan. Mulai dari dugaan mark-up harga satuan barang alat kesehatan, membuat dokumen fiktif, pengaturan lelang dan perubahan spesifikasi teknis barang yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak dengan yang diserah terimakan kepada RSUD dr Rasidin.

"Terkait perkara tersebut, penyidik telah melakukan pemeriksaan sekitar 45 orang saksi, termasuk ahli. Dari hasil pemeriksaan aaksi dan ahli, adanya kerugian negara yang nilai kerugiannya ditaksir miliaran dan saat ini sedang dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI," ujarnya.

Sementara itu, Kasatreskrim AKP Edryan Wiguna belum mau menjawab secara gamblang pejabat mana yang berpotensi sebagai tersangka. Namun, dia memastikan dalam waktu dekat, penetapan tersangka akan dilakukan.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan, tersangkanya lebih dari satu orang. "Tunggu saja, prosesnya sedang berjalan. Nama-nama yang berkemungkinan jadi tersangka telah dikantongi. Tinggal menunggu waktu," ujar AKP Edryan.

[Halbert Caniago]

Penulis: Iwan R