Yusnadewi Jabat Kepala BPK Perwakilan Sumbar

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (Istimewa )

PADANG, KLIKPOSITIF - Jabatan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat kini dipimpin oleh Yusnadewi setelah serah terima jabatan dengan Pemut Aryo Wibowo yang menjabat sejak Juli 2017.

Yusnadewi sebelumnya menjabat sebagai kepala perwakilan BPK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Pemut Aryo Wibowo ditugaskan untuk menjadi Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan.

Serah Terima Jabatan (Sertijab) dilakukan di Aula kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumbar Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Kamis 5 September 2019.

baca juga: Payakumbuh Dipilih BPK RI Perwakilan Sumbar Sebagai Objek Penilaian SPBE

Anggota V BPK RI Isma Yatun mengatakan pergantian Kepala Perwakilan BPK Sumbar merupakan sebuah proses yang alami bagi setiap organisasi. Selain kebutuhan organisasi juga menjadi penyegaran.

“Nantinya, diharapkan terdapat peningkatan kinerja lembaga, tentu saja dengan tetap berlandaskan nilai-nilai dasar BPK, yakni integritas, independensi, dan profesionalisme,” ujarnya.

baca juga: Pemko Pariaman Raih WTP yang Ke-7

Dalam pengelolaan keuangan daerah di wilayah Sumbar, Anggota V BPK RI Isma Yatun menyampaikan, dalam beberapa tahun ini, telah tampak adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dari pemerintah-pemerintah daerah di Sumbar.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyampaikan, pemerintah harus bisa bekerjasama dan terus menjalin komunikasi yang baik dengan BPK, karena BPK bertindak selaku pemeriksa keuangan daerah.

baca juga: Bupati Agam Serahkan LKPD 2019 ke BPK RI

Dijelaskannya di dalam pemerintah pada tahun 2010 mulai terjadi masalah aset dikarenakan hancur oleh bencana gempa dahsyat, bahkan ada sejumlah persoalan dalam pemeriksaan keuangan pemerintah daerah selalu muncul.

Persoalan penataan aset pemerintah daerah selalu ada dalam laporan aset tersebut. Bahkan setiap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) persoalan itu tetap ada. Apalagi sejak dengan perpindahan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten kota kota ke provinsi.

baca juga: Serahkan LKPD 2019, Gubernur Sumbar Incar WTP

“Permasalahan aset ini menjadi rumit, ada 12 kabupaten kota yang tidak ingin aset sekolahnya menjadi kewenangan provinsi. Bupati dan Walikota tidak mau menyerahkan asetnya. Untuk itu perlu kerjasama dari BPK, dengan komunikasi dan penjelasan. Alhamdullillah, semuanya bisa diselesaikan oleh BPK," kata gubernur.

Lebih lanjut gubernur juga menerangkan, yaitu masalah administrasi. Saat ini diperkirakan ada 21 ribu aparatur sipil negara (ASN). Semuanya tidak akan terawasi langsung oleh gubernur.

“Tentunya gubernur tidak bisa mengawasi semuannya, saya hanya bisa awasi eselon II saja, makanya setiap tahun itu selalu ada saja persoalan muncul,” jelasnya.

Irwan Prayitno berharap, ke depan masalah itu tidak akan menjadi kendala bagi pemerintah daerah lagi dalam LKPD. Karena aset juga mempengarahui laporahan hasil pemeriksaan (LHP) LKPD, yang bermuara pada opini BPK.

Pada kesempatan tersebut gubernur Sumbar mengucapkan terima kasih pada Pemut Aryo Wibowo atas semua dedikasi semua usaha dan kerja kerasnya selama ini yang telah memberikan Sumbar lebih baik.

"Apalagi, Pemprov Sumbar sudah tujuh kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, dan termasuk beberapa kabupaten dan kota juga telah meraih opini WTP," tukasnya. (*)

Penulis: Joni Abdul Kasir