Tahun Depan, Pemkab Pessel Usulkan Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian

Ilustrasi
Ilustrasi (KLIKPOSITIF)

PESSEL , KLIKPOSITIF -- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan , Sumtera Barat bakal membentuk Peraturan Daerah (Perda) Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada tahun 2020.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Pesisir Selatan , Nuzirwan mengungkapkan, langkah tersebut merupakan upaya untuk mempertahankan luas areal pertanian , salah satunya menimalisir tidak banyaknya alih fungsi lahan.

baca juga: Ini Dampak Banjir di Rahul Tapan Pessel

"Tahun 2020 kami bakal mengusulkan Ranperda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hal ini sebagai upaya mempertahankan luas areal pertanian untuk masa yang akan datang," ungkap Nuzirwan, Rabu 18 September 2019.

Ia menjelaskan, setelah Ranperda tersebut disahkan menjadi Perda, maka tidak mudah lagi terjadinya alih fungsi lahan untuk mendirikan bangunan dan infrastruktur lainnya.

baca juga: Hari Ini Kasus Positif COVID-19 di Pessel Bertambah 11 Orang, Total Jadi 695 Orang

"Jika berpotensi mengurangi lahan pertanian atau kurang berdampak baik bagi masyarakat luas, bisa jadi rekomendasi penerbitan izin tidak kami keluarkan," jelasnya.

Ia menyebutkan, saat ini luas lahan pertanian khususnya sawah serta lahan yang berpotensi cetak sawah di Pessel , terbagi dalam tiga variasi. Pertama berdasarkan catatan Badan Pertanahan Nasional luasnya mencapai 23.624,51 hektare.

baca juga: Peringati Hari Guru, Ini yang Dilakukan Ponpes MTI Ashabul Kahfi Sutera Pessel

Selanjutnya berdasarkan Badan Pusat Statistik luasnya mencapai 30.416 hektare, dan berikutnya berdasarkan laporan Forum Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) mencapai 25.744,01 hektare.

Setelah Perda disahkan pihaknya bakal memaksimalkan aturan tersebut. Sebab, aturan tersebut akan mengatur kelola lahan pertanian secara baik.

baca juga: Banjir Rahul Tapan Pessel, Kantor Camat Juga Ikut Terendam

"Jika tidak, maka akan terjadi hal yang akan merugikan masyarakat petani dan pemerintah," tutupnya.

(Kiki Julnasri)

Penulis: Rezka Delpiera