Tol Padang-Pekanbaru, Persiapan Pembangunan Trowongan di Payakumbuh

Ilustrasi/KLIKPOSITIF
Ilustrasi/KLIKPOSITIF (Istimewa )

PADANG, KLIKPOSITIF - Pemerintah tetap optimis pembangunan Tol Padang-Pekanbaru berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun ada kendala pembebasan lahan dibeberapa titik lahan yang dilewati proyek strategis nasional itu.

"Kami tetap optimis proyek ini tepat berjalan, walaupun ada beberapa penolakan itu merupakan dinamika ditengah masyarakat," ungkap Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Sabtu, 21 September 2019.

baca juga: Irwan Prayitno : Tol Padang - Pekanbaru Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Sumbar

Dijelaskannya, sebagai bentuk optimistis pemerintah, saat ini telah dimulai persiapan pembangunan terowongan di wilayah Payakumbuh sepanjang 8,9 kilometer (km) .

"Kemarin sudah dilaksanakan rapat rencana pembangunan terowongan oleh investor Jepang," ungkapnya.

baca juga: Masa Pandemi COVID-19, Pembangunan Tol Padang - Pekanbaru Tetap Lanjut

Dalam perencanaan awal, tahap I ruas Padang-Sicincin sepanjang 28 km ditargetkan 2018-2019. Kemudian tahap II Sicincin-Payakumbuh ditargetkan selesai 2023 dan tahap III menghubungkan Payakumbuh-Bangkinang selesai 2025.

Terkait ganti rugi lahan, Nasrul Abit menyampaikan terus dilakukan dan sedang berproses. Pihaknya terus berupaya meyakinkan masyarakat agar proyek yang pengerjaan awal diresmikan Presiden tetap berjalan.

baca juga: Tol Padang-Pekanbaru, WALHI Sumbar dan Masyarakat Ingin Audiensi dengan Bupati Limapuluh Kota

"Mari sama-sama kita mengamankan proyek strategis nasional ini. Saya berharap kepada masyarakat ikut mendukung," pintanya.

Untuk diketahui, sebelumnya pihak Padang Industri Park (PIP) tidak terima dengan nilai ganti rugi lahan Rp50 ribu. Merk meminta nilai jual objek pajak (NJOP) dengan nilai Rp335 ribu permeter.

baca juga: 450 Meter Tol Padang-Pekanbaru Seksi Padang - Sicincin Sudah Berwujud Jalan Tol

Walaupun menolak, PIP tidak menghalangi pengerjaan tetap dilanjutkan pada lahan mereka seluas lebih kurang 4 hektare. Saat ini pihak PIP sedang berjuang agar harga ganti rugi bisa lebih seimbang. (*)

Penulis: Joni Abdul Kasir