Gerindra Tetap Dukung Pemerintah, Pernyataan Hidayat "Turunkan Jokowi" Pribadi

Ketua DPD Gerindra Sumbar Nasrul Abit
Ketua DPD Gerindra Sumbar Nasrul Abit (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Ketua DPD Gerindra Sumbar Nasrul Abit menegaskan, pernyataan ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.

Gerindra tidak pernah membenarkan kader untuk melakukan tindakan provokasi atau pernyataan kurang pas apalagi sampai menurunkan Presiden Jokowi.

baca juga: Paslon Wali Kota Solok Ini Kepincut Ikuti Jejak Kepemimpinan Nasrul Abit

"Itu jadi tanggung jawab pribadi Hidayat," katanya, Rabu, 2 Oktober 2019.

Apalagi, dilanjutkan Nasrul Abit , "Gerindra sudah mendukung pemerintah, jadi jangan sampai ada pertanyaan seperti itu,".

baca juga: Korban Kerusuhan Wamena Menangis di Hadapan Nasrul Abit

Kemudian, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra sudah mengantongi bukti berupa video yang terjadi saat pertemuan Hidayat dan mahasiswa. "Era digital ini semua cepat menyebar, bahkan DPP sudah dapat semuanya soal peristiwa tersebut," ujarnya.

Diterangkan Nasrul Abit , Hidayat sendiri sudah klarifikasi video tersebut dan beberapa hari belakangan juga sudah  dipanggil oleh pihak kepolisian," jelasnya.

baca juga: Warga Sulit Air Solok Minta Jalan Diperbaiki, Nasrul Abit: Pas dengan Visi Misi Kami

Jika Hidayat terbukti melakukan pelanggaran, Gerindra Sumbar tidak bisa berbuat banyak sebab keputusan tertinggi ada di DPP. "Sepenuhnya menjadi kewenangan DPP," tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, Hidayat membenarkan dirinya diperiksa oleh Ditreskrimum Polda Sumbar pada Senin 30 September 2019.

baca juga: Urai Kemacetan, NA-IC Berencana Bangun Jalan Layang Sitinjau Laut Indarung - Solok

Ia mengatakan bahwa dirinya memenuhi panggilan tersebut untuk memberikan keterangan terkait pernyataannya yang dianggap bersifat profokatif.

"Tadi saya sampai di Mapolda Sumbar sekitar pukul 10.00 WIB untuk memberikan keterangan terkait video yang viral di media sosial itu," ujarnya.

"Saya diberikan beberapa pertanyaan terkait aksi saat waktu tanggal 25 September 2019 lalu dan semuanya sudah saya jelaskan kepada penyidik," lanjutnya.

Ia mengatakan, pemenuhan panggilan yang ia lakukan itu dalam hal profesionalisme sebagai seorang wakil rakyat.

Ia berharap agar Kepolisian Daerah Sumatera Barat juga bisa memaafkan apa yang telah dilakukan oleh mahasiswa yang sudah menjadi tersangka.

Sebelumnya, Direskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Onny Trymurti Nugroho mengatakan bahwa pihaknya melakukan panggilan itu terkait dugaan profokatif anggota dewan tersebut. (*)

Penulis: Joni Abdul Kasir