Kepastian Anggaran Pilkada 2020 di Solsel Belum Jelas, KPU: Kami Tidak Akan Ambil Resiko

Ketua KPU Solok Selatan, Nila Puspita
Ketua KPU Solok Selatan, Nila Puspita (Ist)

SOLSEL, KLIKPOSITIF -- Tidak rampung per satu Oktober 2019, waktu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020 di Solok Selatan (Solsel) di perpanjang hingga satu Minggu kedepan.

"Berdasarkan ketentuan KPU RI, telah dijadwalkan waktu terakhir penandatanganan NPHD ini hingga 1 Oktober, kemarin. Namun itu belum terlaksana. Selanjutnya, kami memberi kelonggaran satu Minggu mengundurkan jadwal penandatanganan NPHD ini," kata Ketua KPU Solsel, Nila Puspita, Rabu (2/10).

baca juga: Maju Pilkada Bukittinggi, Erman Safar Juga Doakan Petahana

Setelah melalui hasil koordinasi dengan KPU Provinsi ungkapnya, pihaknya memberi waktu sepekan untuk Pemkab Solsel agar dapat memberi kepastian anggaran Pilkada .

"Kepastian anggaran yang dimaksud akan menjadi pegangan kuat bagi KPU menyelengarakan Pilkada ". Jelasnya.

baca juga: Masuk Nominasi API 2020, Begini Pesona Kampung Wisata Sarugo di Koto Tinggi Lima Puluh Kota

KPU katanya, tidak bisa memberi waktu terlalu lama supaya tidak mengganggu persiapan tahapan Pilkada 2020.

Menurutnya tidak masalah apabila Pemkab memangkas nominal anggaran atau menambah dari yang diminta KPU .

baca juga: Objek Wisata Jembatan Pelangi di Pariaman Diresmikan, Tiket Cuma Rp2.000

"Anggaran yang kami ajukan dipotong atau ditambah tidak masalah, asalkan Pemkab Solsel bisa mempresentasikan kesesuaian anggaran berdasarkan kesanggupan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Artinya tidak sekedar mematok anggaran tanpa ada dijelaskan rincian peruntukkannya". ujarnya.

Dengan penjelasan tersebut ujarnya, pihaknya bisa pula menjawab, menyesuaikan atau menjadikan masukan hasil presentasi Pemkab tersebut terhadap tahapan Pilkada yang akan dirumuskan.

baca juga: 32 Personel Polisi Resor Pasbar Naik Pangkat

"Sejauh ini katanya, pembahasan anggaran yang dilakukan KPU dan Pemkab tidak mengarah ke hal tersebut,"bebernya.

Menurutnya, seharusnya pembahasan anggaran disesuaikan dengan tahapan. Tidak sekedar menyebut angka. Kalau ada anggaran yang terlalu besar diajukan, bisa diberi masukan.

Sehingga pihaknya, bisa pula meninjau ulang dan menyesuaikan kembali dengan tahapan Pilkada yang akan dilaksanakan.

Ia melanjutkan, pihaknya berharap NPHD untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 di Solsel sudah selesai dan ditandatangani dalam rentang waktu minggu ini.

"Seandainya, tidak ditemukan juga kesepakatan dalam besaran NPHD yang sejauh ini menjadi kendala, kami akan menggelar pleno tidak menandatangi NPHD, pekan depan."Tegasnya.

Hal itu katanya, tentunya berimbas pada tidak dilaksanakannya Pilkada 2020 di Solsel oleh penyelenggara KPU .

"Kami tidak akan mengambil resiko untuk meninggalkan tahapan-tahapan Pilkada yang sudah disusun berdasarkan Peraturan KPU bila tidak terbiayai seluruhnya dengan anggaran yang disediakan Pemda", Katanya.

Tahapan-tahapan Pilkada katanya, sudah ditetapkan melalui PKPU oleh KPU pusat. Tahapan itu harus dilaksanakan dan bumerang apabila ditinggalkan. Sedangkan, untuk penyelenggaraan Pilkada anggarannya mutlak dari daerah.

Ia mengungkapkan sebelumnya pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp 22,794 miliar untuk dapat mensukseskan perhelatan Pilkada 2020 di daerah itu. Sementara Pemkab hanya sanggup mengalokasikan dana Pilkada sebanyak Rp 11,5 miliar.

"Kami akan selalu berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan membuat laporan perkembangan proses pembicaraan penyelesaian NPHD ini ke KPU RI. Langkah dan sikap yang akan diambil setelahnya, merupakan hasil koordinasi KPU daerah dan pusat," tukasnya.

Kepala Kantor Kesbang Polinmas Solsel, Alifis mengatakan untuk alokasi dan penambahan anggaran Pilkada membutuhkan persetujuan dari DPRD.

"Untuk alokasi dan penambahan anggaran. Pemda tidak bisa memutuskan secara sepihak saja. Harus melewati pembahasan dulu bersama DPRD. "Katanya.

Sehubungan hal ini katanya, Ia berkoordinasi dengan Sekda selaku ketua TAPD bagaimana baiknya.

"Kami mengusulkan adendum kepada KPU , pakai dulu dana yang sudah disediakan, nanti pada tahun 2020 ditambah,"Pungkasnya. (Kaka)

Penulis: Eko Fajri