Angka Kematian Ibu Melahirkan di Indonesia Mengkhawatirkan, Ini Penyebabnya

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB KR) BKKBN Dwi Listyawardani, Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar H Syahruddin, dan Kepala Bidang KB KR Mardalena di Aula kantor BKKBN Sumbar
Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB KR) BKKBN Dwi Listyawardani, Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar H Syahruddin, dan Kepala Bidang KB KR Mardalena di Aula kantor BKKBN Sumbar (Istimewa )

PADANG, KLIKPOSITIF - Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia masih berada di tingkat mengkhawatirkan. Dari 1.000 kelahiran hidup, sekitar 30 persen mengalami kematian.

Berdasarkan data 2018-2019, angka kematian ibu melahirkan di Indonesia masih tinggi yakni 305 per 1.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia pada tahun yang sama hanya 17 per 1.000 kelahiran hidup.

baca juga: Peduli Generasi Muda, Fadly Amran dan Dian Puspita Raih ABG Award 2020

"Ini tentu masih menjadi PR besar bagi kita semua. Bagaimana agar program-program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi ini dapat menurunkan angka kematian ibu dan anak," kata Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Dwi Listyawardani di Padang.

Dijelaskan Dwi, tingginya jumlah kematian ibu melahirkan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti minimnya pengetahuan dalam proses kehamilan, persalinan, dan perencanaannya.

baca juga: Wawako Solok Terima Anugerah Ayah GenRe Sumbar 2020

"Pengetahuan bukan hanya seputar alat-alat KB saja (akses suntik, pil dan yang lainnya) tapi pengetahuan juga termasuk kontrasepsi bagi pasangan suami istri. Kalau pasangan suami istri tahu apa saja resiko hamil terlalu muda, jarak anak yang terlalu dekat, maka semua akan direncanakan dengan baik," jelas dia.

Untuk itu, perlunya pengetahuan yang memadai bagi pasangan suami istri bahwa penyebab tidak langsung kematian ibu dan anak seperti usia yang terlalu muda atau terlalu tua melahirkan, jarak anak yang terlalu dekat, dan banyaknya jumlah anak.

baca juga: Kunker ke 50 Kota, BKKBN Sumbar Kenalkan Rebranding Bangga Kencana dan GDPK

"Tidak hanya suami istri, tapi semuanya mulai dari remaja, calon pengantin, dan semua pihak harus punya pengetahuan khususnya terkait kesehatan reproduksi dan program-program BKKBN lainnya," tambah dia.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar H Syahruddin menyampaikan, tingkat pengetahuan masyarakat khususnya PUS (Pasangan Usia Subur) tentang kesehatan reproduksi dan Konseling Kespro saat ini masih belum berjalan sebagaimana mestinya.

baca juga: Masyarakat Sumbar Selalulah Pakai KB Selama Pandemi COVID-19!

Hal ini menurutnya tentu akan berpengaruh pada peningkatan peserta KB (CPR), penurunan unmet neet dan penurunan TFR. Hasil laporan pengendalian lapangan hingga bulan Agustus 2019, angka unmet need Sumatera Barat (PUS yang sudah ingin berKB tetapi belum terlayanani/memakai alat kontrasepsi) masih cukup tinggi, yaitu 14,72.

Sementara hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) Tahun 2019, angka TFR yaitu 2,68, mengalami peningkatan dari hasil SDKI 2017 yaitu 2,5. Sementara CPR (modern dan tradisional) baru 47,97. "Ini merupakan kerja berat kita bersama, untuk itu perlu dilakukan pola pendekatan kesehatan reproduksi lebih awal," kata Syahruddin.

Sehingga diharapkan sasaran keluarga berencana, seperti meningkatnya CPR, menurunnya unmet need dan menurunnya TFR dengan sendirinya akan mudah tercapai, demikian juga untuk sasaran program kesehatan penurunan angka kematian Ibu karena hamil/melahirkan (AKI dan AKB). (*)

Penulis: Joni Abdul Kasir