Terbukti Langgar Kode Etik, Ketua KPU Limapuluh Kota Dijatuhi Sanksi Peringatan Keras

Ketua KPU Limapuluh Kota, Masnijon (tengah).
Ketua KPU Limapuluh Kota, Masnijon (tengah). (KLIKPOSITIF/Taufik Hidayat)

LIMAPULUH KOTA , KLIKPOSITIF -- Ketua KPU Kabupaten Limapuluh Kota , Masnijon dijatuhi sanksi berupa peringatan keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ) atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum pada Pemilu 2019 lalu.

Selain Masnijon, berdasarkan salinan putusan DKPP dengan nomor: 182-PKE- DKPP /VII/2019 itu, empat Komisioner KPU Limapuluh Kota lainnya, Rina Fitri, Amfreizer, Arwanti, dan Eka Ledyana dijatuhi sanksi berupa peringatan.

baca juga: Besok, DKPP Akan Periksa Delapan Penyelenggara Pemilu Kota Bukittinggi di Padang

Kasus itu sendiri bermula dari laporan Ketua DPD Perindo Kabupaten Limapuluh Kota , Edison Sumar dengan nomor pengaduan: 188-P/L- DKPP /VI/2019 dan teregistrasi dengan perkara nomor: 182-PKE- DKPP /VII/2019.

Dalam salinan putusan tersebut juga dijelaskan alasan-alasan dan pokok pengaduan, yaitu pada hari Rabu 17 April 2019, pengadu menemukan tertukarnya nomor urut, foto, nama caleg, dan alamat di Dapil 1 Limapuluh Kota (Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh), pada pedoman/petunjuk/DCT untuk masyarakat pemilih yang ditempelkan di luar setiap TPS pada Dapil 1 Limapuluh Kota .

baca juga: Bukit Panjang Ngalau Membara, Lokasi Titik Api Sulitkan Pemadaman

"Foto, nama, dan alamat tersebut tertukar pada lembar kertas DCT yang ditempelkan pada TPS di Dapil 1 Limapuluh Kota ." Bunyi surat tersebut.

Sementara, Ketua KPU Limapuluh Kota , Masnijon mengaku sudah menerima putusan tersebut. Meski merasa putusan tersebut tidak fair, ia mengaku akan menjadikan hal itu sebagai pelajaran berharga untuk menjalankan proses sesuai dengan aturan yang ada.

baca juga: Dukung Masyarakat Pakai Masker, Pemilik Toko Beras di Lima Puluh Kota Ini Bagikan Ribuan Masker Gratis dan Puluhan APD

"Kita jadikan ini sebagai pelajaran berharga untuk menjalankan proses Pilkada 2020 nanti sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang pasti ini jadi pelajaran berharaga," jelasnya. (*)

Penulis: Taufik Hidayat