Pembahasan Anggaran Pilkada 2020 Terlambat, Ini Penjelasan Sekda Padang Pariaman

Ilustrasi
Ilustrasi (net)

PADANG PARIAMAN , KLIKPOSITIF -- Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sedang menyusun anggaran untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020 yang tahapannya sudah dimulai bulan Oktober 2019.

Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang juga Ketua TAPD H. Jonpriadi mengatakan bahwa seharusnya Naskah Penyerahan Hibah Daerah (NPHD) tentang anggaran Pilkada untuk KPU dan Bawaslu sudah ditandatangi tanggal 1 Oktober 2019.

baca juga: Bawaslu Payakumbuh Ajak Masyarakat untuk Ikut Berpartisipasi Dalam Pengawasan Pilkada

"Ini sesuai jadwal yang ditetapkan Kemendagri. Namun karena kami pada saat yang sama sedang berkutat menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan 2019 yang jadwalnya ditenggat 30 September 2019 maka terjadi keterlambatan membahas anggaran Pilkada," jelas Jonpriadi.

Lebih lanjut Jonpriadi menjabarkan bahwa setelah selesai pembahasan APBD Perubahan 2019, TAPD sudah sedikit lega dan mulai membahas anggaran yang akan dituangkan dalam NPHD antara Pemkab Padang Pariaman dengan KPU dan Bawaslu.

baca juga: Indeks Kerawanan Pemilu Sumbar Tertinggi Nasional, Bawaslu Siapkan Strategi Pengawasan

Jonpriadi mengakui bahwa pihaknya bersama anggota TAPD lain mewakili Bupati Padang Pariaman menghadiri undangan yang dilayangkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri terkait pembahasan NPHD yang terlambat ditandatangani pada tanggal 7 Oktober 2019 di Ruang Rapat Sasana Bakti Praja Kemendagri.

"Kami hadir bersama daerah provinsi, kabupaten, kota lainnya seluruh Indonesia. Tidak hanya kita saja, juga banyak daerah yang akan Pilkada tahun 2020 nanti yang diundang," jelas Jonpriadi lagi.

baca juga: Wako Payakumbuh Minta Pelaksanaan Pilkada Patuhi Maklumat Kapolri

Mantan Kepala Bappeda itu menambahkan, anggaran pelaksanaan Pilkada adalah anggaran prioritas.

"Tidak mungkin anggaran Pilkada tidak kita anggarkan, karena dia termasuk anggaran yang prioritas dalam rangka melanjutkan proses kepemimpinan di daerah kita. Pembahsannya sudah dimulai sejak September 2019 dan di APBD Perubahan 2019 telah dianggarkan. Dilanjutkan penganggaran tahun anggaran 2020," ungkap dia.

baca juga: Ini Makna Nomor Urut Bagi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota

Namun dia mengakui memang terjadi keterlambatan karena harus fokus dulu membahas APBD Perubahan 2019 yang pembahasannya sedikit alot di samping pada saat bersamaan anggota DPRD yang baru dilantik juga sedang menyusun Alat Kelengkapan Dewan (AKD) termasuk pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

"Namun kita sangat bersyukur, dengan waktu yang sangat sempit diselingi dengan pelantikan Ketua DPRD dan pembentukan AKD kita bisa menyelesaikan APBD Perubahan tepat waktu. Terkait dengan anggaran Pilkada, direncanakan Senin 14 Oktober 2019 kita jadwalkan penandatanganan NPHD antara bupati dengan KPU dan Bawaslu," katanya mengakhiri.

(Rehasa)

Penulis: Rezka Delpiera