Gubernur Sumbar: Tidak Boleh Ada Kesalahan Administrasi Sedikitpun

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno bersama Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu dan Kepala Ombudsman Sumbar Yefri Heriani
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno bersama Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu dan Kepala Ombudsman Sumbar Yefri Heriani (Istimewa )

PADANG, KLIKPOSITIF - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menegaskan, tidak boleh ada kesalahan administrasi sedikitpun di Provinsi Sumatera Barat. Walaupun ada akan segera diperbaiki.

Hal itu disampaikan saat Pekan Pelayanan Publik 2019 dengan tema "Pelayanan Publik Bebas Maladministrasi" di GOR H. Agus Salim, Minggu, 13 Oktober 2019.

baca juga: Ada Masalah dengan PPDB SMA/SMK: Laporkan ke Ombudsman Sumbar, Ini Nomor Layanannya

"Kita sangat mendukung kegiatan ini, apalagi ini menyangkut dengan pelayanan pemerintah Sumbar, tidak boleh ada kesalahan administrasi sedikitpun, walaupun ada segera diperbaiki," ujarnya.

Saat ini dalam pengelolaan pelayanan publik diperlukan kerja kolaboratif antara instansi satu dengan yang lain dalam pelayanan publik.

baca juga: Ombudsman Sumbar Minta Pemprov Berikan Dukungan Penuh Untuk RS Unand

"Hadirnya Ombudsman betul-betul terasa bermanfaat, sangat membantu untuk menyempurnakan pelayanan masyarakat," tuturnya.

Lebih lanjut gubernur Irwan Prayitno mengatakan pihaknya sepakat dan mendukung penuh adanya komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan publik di Sumbar. Ia juga minta agar Ombudsman bisa bergandengan dan saling berkoolaborasi dalam meningkatkan pelayanan publik.

baca juga: Gubernur Sumbar: Selama PSBB Kegiatan Keagamaan Dilaksanakan di Rumah

"Saling bangun komunikasi dan terus tingkatkan layanan masyarakat, jangan sampai ada pakai lama, usahakan segera mungkin," katanya.

Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu, menyampaikan bahwa Ombudsman sebagai lembaga negara yang menerima pengaduan masyarakat, memeriksa dan menyelesaikan pengaduan masyarakat.

baca juga: Surat Stafsus Presiden, Komisioner Ombudsman: Pelanggaran Berat

Selain pengaduan, Ombudsman juga memiliki tugas dalam melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terkait maladministrasi pelayanan publik.

"Saya percaya dengan kepemimpinan Irwan Prayitno, Sumbar selalu menjaga standar pelayan Publik kepada masyarakat dan terus meningkatkan Kwalitas Good Goverment agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terus meningkat," kata Ninik.

Selanjutnya Ninik Rahayu juga menyampaikan bahwa seluruh penyelenggara pemerintah merupakan orang pilihan yang diberikan kewenangan untuk melayani masyarakat.

"Teruslah melakukan upaya perbaikan pelayan kepada masyarakat dan diharapkan jangan suka menimbulkan kegaduhan untuk meningkatkan Popularitas pribadi karena hal tersebut banyak menimbulkan kerugian kepada masyarakat," terangnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Perwakilan Sumatera Barat Yefri Heriani menjelaskan, bahwa masyarakat dapat memberikan informasi pada Ombudsman terkait terjadi maladministrasi di instansi pemerintah.

"Kami akan segera sikapi setiap laporan yang masuk, dengan syarat masyarakat harus terlebih dahulu melaporkan kejadian tersebut pada instansi terkait, apabila tidak ada respon, maka masyarakat silahkan lapor pada kami," jelas Yefri.

Ombudsman juga memiliki tugas dalam melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terkait maladministrasi pelayanan publik. Ombudsman juga membuka pos-pos melayani pengaduan dan konsultasi bagi masyarakat.

"Masyarakat dapat memberikan informasi kepada kami, kantor-kantor mana saja di kota Padang yang dianggap mewakili maladministrasi, nanti kami akan mengunjungi dan membuka stand layanan di sana," tambah Yefri. (*)

Penulis: Joni Abdul Kasir