DPRD dan Pemprov Sumbar Sahkan Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi Peraturan Daerah ( Perda ) pada Rapat Paripurna DPRD di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Selasa, 15 Agustus 2019.

Hadir dalam kesempatan itu Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Alwis, Wakil ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar, Suwerpen, dan Indra Dt Rajo Lelo. Selain itu juga dihadiri oleh anggota dewan, perwakilan Forkopimda, perwakilan ketua pengadilan tinggi, perwakilan kepala BPK RI, dll. Rapat Paripurna dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Irsyad Syafar yang dihadiri oleh 41 anggota dewan, 10 anggota lainnya sedang melaksanakan dinas luar, dan sembilan lainnya izin karena ada tugas.

baca juga: DPRD Sumbar Tetapkan Pandangan DPRD Terkait Penjelasan Gubernur Terhadap Hak Interpelasi

Wakil Ketua DPRD Irsyad Syafar mengatakan Ranperda ini merupakan usul prakarsa DPRD yang dibahas secara detail oleh Komisi lima. "Hari ini disahkan oleh Pemprov dan DPRD. Kita segera mendorong Pemprov percepat lahirnya Pergub dari Perda ini sebagai petunjuk teknis dan pelaksana," katanya.

Ia mengatakan Perda ini berfungsi sebagai Perda payung sehingga mendorong kab/kota menindaklanjuti dalam membuat Perda ini. "Karena poin-poinnya berisi bagaimana penanggulangan penyelesaian penyandang permasalahan kesejahteraan sosial dan memanfaatkan potensi-potensi peningkatan kesejahteraan sosial individu kelompok yang memiliki peran berpartisipasi dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial," tuturnya.

baca juga: Beredar Info Anggota DPRD Sumbar Positif COVID-19, Supardi: Alhamdulillah Masih Sehat

"Kita berharap di masa sidang terakhir ini juga bisa mensosialisasi Perda ini. Selain itu, kita juga berharap tahun depan sudah jadi Ranperda di kabupaten/kota karena hal ini menyentuh kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar," paparnya.

Irsyad menuturkan pembahasan soal Ranperda ini telah dilakukan oleh anggota DPRD sebelumnya. "Dalam pembahasannya semua fraksi mendukung Ranperda ini. Hari ini dengan anggota DPRD yang baru, kita hanya mensahkan. Pada periode sebelumnya belum sempat disahkan karena masih menunggu hasil fasilitasi Kemendagri, dan hasilnya baru keluar setelah kita dilantik," jelasnya.

baca juga: DPRD Sumbar Minta Tim Gugus Tugas Ambil Tindakan Cepat Atasi Penyebaran Kluster Perkantoran

Ia memaparkan masalah kesejahteraan sosial yang masih dominan yakni masalah lansia, anak jalanan, fakir miskin, anak terlantar korban kekerasan, migran yang mengalami korban kekerasan, dll. "

Urgensinya nanti pemerintah berkewajiban memberikan anggaran dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial sehingga semakin kuat dan porsi penganggarannya juga semakin signifikan," tuturnya.

baca juga: Interpelasi DPRD ke Gubernur Sumbar, Supardi: Ada Penyesuaian Sesuai Waktu

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Alwis mengatakan Perda terkait penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini sangat baik dan sangat mendukung. "Sehingga kita berharap penyelenggaraan kesejahteraan sosial lebih efisien dan tepat sasaran. Sebagai bentuk tanggungjawabnya, hal ini akan dialokasikan anggaran," katanya. (*)

Penulis: Fitria Marlina