KPU Sumbar: Oktober Mestinya Masuk Tahapan Sosialisasi

Ilustrasi/KLIKPOSITIF
Ilustrasi/KLIKPOSITIF (Istimewa )

PADANG, KLIKPOSITIF - Anggaran Pilkada 2020 yang diajukan KPU Sumbar hingga hari ini belum ditetapkan. Hal ini juga terjadi tiga kabupaten kota lainnya seperti Solok Selatan, Kabupaten Solok dan Kota Solok.

Padahal, sesuai tahapan 1 Oktober 2019 ini sudah masuk tahapan sosialisasi dari Pilkada 2020.

baca juga: KPU Sumbar Siap Menghadapi Sengketa Diajukan Fakhrizal-Genius Umar

"Mestinya 1 Oktober kan sudah dimulai tahapan, salah satunya tahapan sosialisasi. Anggaran sudah kami ajukan, namun belum disetujui Pemda," ungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) Amnasmen, Rabu, 16 Oktober 2019.

Disampaikannya, belum ditetapkannya anggaran berpotensi mengganggu tahap. Padahal instruksi Mendagri dari hasil Rapat Koordinasi pemerintah daerah dengan KPU provinsi dan kabupaten kota, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah harus tuntas tanggal 14 Oktober 2019.

baca juga: KPU Tetapkan Fakhrizal-Genius Umar Tidak Bisa Maju Dari Jalur Perseorangan

Dia berharap Pemda segera menandatangi, mengingat tanggal 26 Oktober 2019 seluruh KPU kabupaten kota dan provinsi sudah harus menetapkan jumlah dukungan perorangan dan mengumumkan pada masyarakat.

"Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pemprov. Hari ini saya juga menemui pemda kota solok mempertanyakan kenapa anggaran pilkada belum pernah dibahas sama sekali," sambung Amnasmen.

baca juga: Baru Dua Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Dinyatakan Lolos Verifikasi Faktual di Sumbar

Diketahui, KPU mengajukan anggaran pilkada 2020 lebih kurang Rp123 miliar. Anggaran tersebut belum termasuk untuk panitia adhock yang prosesnya juga baru selesai di Departemen Keuangan, dengan total anggaran yang diajukan Rp37 miliar, ditambah dengan honor PPK, PPS dan PPK yang tidak melaksanakan pilkada.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar Alwis mengatakan, saat ini prosesnya sedang diferivikasi oleh SKPD teknis, Kesbangpol, "Ini nanti yang akan diputuskan, setelah selesai baru diteruskan ke TAPD. Besok (Kamis 17 Oktober 2019) finalnya berapa anggaran yang disetujui," tegas Alwis.

baca juga: Diberi Waktu Perbaikan Hingga 27 Juli 2020, Fakhrizal-Genius Harus Kumpulkan 371.586 Dukungan

Alwis mengatakan, prinsipnya, keharusan bagi dan wajib bagi pemda untuk menanggarkannya. Namun saat ini tinggal lagi menunggu berapa besarannya, baik anggaran yang diajukan KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, pemprov belum menandatangi NPHD pilkada 2020 karena pihaknya belum membahas Ranperda APBD 2020 bersama DPRD.

"Bagaimana cara kami membuat MoU, sedangkan sumber dananya belum jelas. Anggaran pilkada menggunakan APBD 2020, nah ini kan belum dibahas," kata Irwan.

KUA PPAS APBD 2020, memang telah dibahas bersama anggota DPRD Sumbar periode 2014—2019. Namun, dalam prosesnya, pasca pemilu, terjadi perubahan susunan anggota DPRD Provinsi Sumbar sehingga pembahasan belum bisa dilanjutkan.

Irwan mengatakan, meskipun ada izin lisan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan menandatangani MoU NPHD itu meski APBD 2020 belum disahkan. Namun, karena sifatnya lisan, pejabat di daerah masih ragu. (*)

Penulis: Joni Abdul Kasir