Apa Maksud Presiden Tegaskan Tak Ada Visi Misi Menteri, Ini Penjelasan Jokowi

Pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin
Pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (Setkab)

KLIKPOSITIF -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan kepada jajaran menterinya yang baru soal visi misi dalam bekerja. Di mana tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya misi presiden dan wakil presiden.

Hal ini dikatakan Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna dengan topik 'Arahan Presiden Republik Indonesia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020' di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

baca juga: Pastikan Penegakan Hukum Tidak Pandang Bulu, LPSK Desak Presiden Turun Tangan di Kasus Djoko Tjandra

BACA JUGA:  Prabowo Masuk Kabinet Jokowi, Faldo Maldini: Saya Sudah Prediksi Empat Bulan Lalu

"Yang harus kita ketahui bersama, terutama yang akan kita kerjakan, kerja-kerja besar yang akan kita lakukan dalam lima tahun ke depan. Bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden, tolong dicatat," ujar Jokowi saat rapat kabinet.

baca juga: Pilkada di Tengah Pandemi COVID-19, Dampaknya pada Partisipasi Pemilih

Menurut Jokowi, dari pengalamannya selama lima tahun memimpin, ada beberapa menteri yang belum memahami. Di mana setelah rapat diputuskan, tidak boleh ada yang diributkan lagi.

BACA JUGA:  Hari Pertama Operasi Zebra Jaya, 6.686 Pengendara Ditilang Polisi

baca juga: Rachmat Gobel Usulkan Transportasi Berbasis Rel Harus jadi Agenda Prioritas Pemerintah

"Karena dalam lima tahun lalu ada 1, 2, 3 menteri yang masih belum paham. Jadi, setiap rapat, baik paripurna, rapat terbatas, rapat internal, itu ada sebuah payung hukum, kalau sudah diputuskan dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi," Jokowi menegaskan.

BACA JUGA:  SPFC Sudah Kebobolan 30 Gol, Teja Sebut Hal Ini yang Akan Diperbaiki Disisa Laga

baca juga: Terkait Pilkada, Haedar Nashir: Konsekuensinya Tanggungjawab Pemerintah

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mempersilakan para menterinya berdebat jika ada yang tidak sependapat saat rapat, baik itu rapat terbatas, rapat internal ataupun rapat paripurna.

Namun, kata dia, jika hasil rapat sudah diputuskan, segala resiko harus dilaksanakan. (*)

Sumber: Suara.com

Penulis: Eko Fajri