Kabupaten Solok dan Solsel Terancam Tidak Bisa Melaksanakan Pilkada 2020

Ketua KPU Sumbar Amnasmen
Ketua KPU Sumbar Amnasmen (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat Amnasmen mengatakan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Solok Selatan dan Kabupaten Solok berpotensi tidak bisa dilaksanakan.

Penyebab dari tidak bisanya dilaksanakan Pilkada 2020 karena belum disepakati anggaran  dibutuhkan KPU dengan yang disetujui Pemda. 

baca juga: KPU Solsel Tetapkan Khairunas-Yulian Efi Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

"Sebenarnya ada tiga daerah yang belum tandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Tanah Datar, Solok Selatan dan Kabupaten Solok," kata Amnasmen Rabu 30 Oktober 2019.

Amnasmen menjelaskan, untuk Tanah Datar, besaran anggaran sudah ada titik temunya namun NPHD belum ditandatangani karena bupati daerah itu masih cuti.

baca juga: KPU Tanah Datar Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada 2020

Sementara Solok selatan dan kabupaten solok masih belum menemukan titik terang, antara jumlah anggaran kebutuhan KPU dengan yang disetujui Pemda.

"Namun Pemprov dan kpu provinsi sudah mencoba memfasilitasi hal itu, bahkan pembahasan dengan Solok Selatan sampai jam 12 malam kemarin masih dibahas agar bagaimana ketemunya antara kebutuhan kpu dengan fasilitas dari daerah," sambung dia.

baca juga: Hadapi Sidang MK, KPU Solok Buka 363 Kotak Suara

Hingga berita ini ditulis, dua daerah tersebut masih melakukan pembahasan. Amnasmen berharap, segera dituntaskan dan mendapatkan kesepakatan antara KPU dengan Pemda.

"Jika tidak tuntas Selasa ini, maka Kamis depan akan dipanggil ke Jakarta dan akan ada penandatanganan NPHD di sana nanti," kata mantan Ketua KPU Kota Solok ini.

baca juga: Soal Laporan Bawaslu ke DKPP Terkait Dugaan Pelanggaran Etik, Ini Kata Ketua KPU Pariaman

Diketahui, KPU Solok Selatan mengajukan anggaran pilkada sebesar 26 miliar namun baru disetujui 14 miliar oleh Pemda. Untuk Kabupaten Solok jumlah anggaran yang dibutuhkan sebanyak 28 miliar dan Pemda baru menyanggupi 17 miliar.

"Kami sudah mencoba merasionalisasi dan diangka 21 miliar memang harus difasilitasi, kalau tidak akan berpotensi tidak ada pilkada di Solsel. Mau tidak mau harus dipenuhi angka tersebut. Kita sudah minta pada kedua Pemda, jika pemda tidak mampu kita maklumi dan surat KPU jawab bahwa anggaran pemda tidak mencukupi," jelas dia. 

Dikatakan Amnasmen, KPU Sumbar berkomitmen seluruh realisasi anggaran akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, transparan, efektif dan seefisien mungkin. Ke depan, dia bertekad akan lebih fokus melaksanakan tahapan yang sebelumnya memang sudah dimulai.

Pencairan awal anggaran pilkada diperkirakan sebesar 2,5 miliar untuk sosialisasi, publikasi persiapan calon perseorangan dan persiapan pembentukan badan adhock di bulan November dan Desember sudah mesti dilakukan.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, besaran anggaran kebutuhan pilkada KPU Sumbar sudah menemukan titik tengahnya dan dalam waktu dekan anggaran sudah bisa dicairkan.

"Tergantung dari yang akan menggunakan anggaran, secepatnya sudah bisa dicairkan," tutup Irwan. (*) 

 

Penulis: Joni Abdul Kasir