Tiga Daerah di Sumbar Belum Sepakati Dana Pilkada 2020, Wagub: Ini Memalukan

Ilustrasi/KLIKPOSITIF
Ilustrasi/KLIKPOSITIF (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit mengaku malu, masih ada daerah yang belum menyepakati NPHD untuk Pilkada serentak.

“Sudah tercatat secara nasional ada 3 kabupaten di Sumatera Barat yang belum NPHD. Inikan memalukan. Kalau untuk Tanah Datar rasanya bisa selesai, karena bukan masalah anggaran, hanya saja Bupatinya sedang cuti. Kalau Solok dan Solok Selatan yang terkait anggaran,” tegasnya, Kamis, 7 November 2019.

baca juga: Tidak Sesuai Aturan, Bawaslu Lima Puluh Kota Hentikan Dua Kampanye Calon Kada

BACA JUGA : Kabupaten Solok dan Solsel Terancam Tidak Bisa Melaksanakan Pilkada 2020

Nasul Abit mengungkapkan, hari ini akan bertemu dengan Bupati Solok dan Selatan membahas NPHD Pilkada serentak. Tujuannya meminta pemerintah daerah itu untuk kembali melakukan pembicaraan dengan KPU, guna menegosiasi usulan kebutuhan anggaran Pilkada serentak.

baca juga: Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik KPU dan Bawaslu Sumbar, DKPP Fokus pada Aduan Formulir BA5.1-KWK

“Tentu provinsi meminta agar ini cepat tuntas. Nantinya APBD dua daerah itu kan masuk dulu ke meja Pak Gubernur. Kalau belum juga mengakomodir hibah, bisa dievaluasi lagi. Tidak ada yang bisa tidak disepakati, toh ini kan uang negara juga, kepentingannya juga untuk negara,” ucapnya.

Nasrul Abit juga mengingatkan jajaran staf di Pemerintah Kabupaten Solok dan Solok Selatan tidak berkomentar berlebihan menyikapi NPHD untuk Pilkada serentak.

baca juga: Terlambat Melaporkan LADK, LPSDK dan LPPDK Paslon Gubernur Sumbar Bisa Didiskualifikasi

“Karena saya dengar ada juga yang komentar, tidak ada pemilihan kepala daerah tidak apa-apa. Bahasa apa itu?. Jangan keluar lagi kalimat seperti itu. Pilkada bagian dari penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.

BACA JUGA : Dianggarkan Rp17 Miliar, Pilkada 2020 Kabupaten Solok Terancam Gagal?

baca juga: Bawaslu Lima Puluh Kota Akan Tertibkan APK Paslon Pilkada

Sebelumnya, NPHD untuk penyelenggaraan Pilkada serentak di Kabupaten Solok dan Solok Selatan urung dilaksanakan antara pemerintah dan KPU setempat, karena tidak ada titik temu terkait nominal anggaran. 

LANJUTKAN MEMBACA : Pemprov Sumbar Alokasikan 131 Miliar Anggaran Pilkada Sumbar 2020

KPU Solok Selatan mengajukan kebutuhan anggaran Pilkada sebesar Rp 26 miliar namun disetujui Rp 14 miliar oleh Pemda. Sementara, untuk Kabupaten Solok jumlah anggaran yang dibutuhkan sebanyak Rp 28 miliar dan Pemda baru menyanggupi Rp 17 miliar. (*)

Penulis: Joni Abdul Kasir