Pemerintah Usul Pilkada Langsung Dievaluasi, PPP: Sepenuhnya Sepakat

Sekretaris Fraksi PPP di DPR RI Achmad Baidowi
Sekretaris Fraksi PPP di DPR RI Achmad Baidowi (Suara.com)

KLIKPOSITIF -- Usulan pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung didukung Fraksi PPP DPR RI. Langkah tersebut disepakati karena selama ini pelaksanaan pilkada langsung menyebabkan biaya politik yang tinggi.

"PPP sepenuhnya sepakat dengan usulan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pilkada langsung dilihat dari manfaat dan mudhoratnya," kata Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek seperti dilansir Antara di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

baca juga: Sekolah Daring Berpotensi Bikin Mata Anak Minus, Ayo Deteksi

BACA JUGA:  Tiga Daerah di Sumbar Belum Sepakati Dana Pilkada 2020, Wagub: Ini Memalukan

Lebih lanjut, dia menilai salah satu kelemahan pilkada langsung adalah tingginya biaya politik sehingga menyebabkan terjadinya orientasi balik modal ketika menjabat.

baca juga: Ini 4 Jurus Agar Indonesia Tak Resesi dari Sandiaga Uno dan Kamrussamad

Menurutnya, banyak kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa kepala daerah ternyata bermotif sama yakni, menutupi biaya politik yang tinggi.

"Dalam hal data kepala daerah terjaring OTT itu, Kemendagri dan KPK memiliki datanya," ujarnya.

baca juga: Wapres: Banyak Bayi di Indonesia Tidak Dapat ASI Eksklusif

BACA JUGA:  Tokoh Minang Roehana Koeddoes Akan Ditetapkan Sebagai Pahlawan Nasional

Awiek mengatakan evaluasi itu penting karena tujuan dari demokrasi adalah untuk kesejahteraan rakyat sehingga jangan sampai proses demokrasi justru tidak menyejahterakan rakyat, tapi menyengsarakan dengan maraknya perilaku koruptif.

baca juga: Bertambah Lagi, Pasien Corona di RS Wisma Atlet Kini Tembus 1.205 Orang

Wakil Sekjen PPP itu menjelaskan evaluasi bisa dilakukan pilkada langsung tetap bisa dilakukan, namun instrumen pembiayaan yang tinggi bisa dikurangi.

"Misalnya, waktu pelaksanaan kampanye yang diperpendek, lalu subsidi atau pun penyediaan saksi oleh negara untuk menciptakan keadilan, penguatan Bawaslu dengan menambah satgas politik uang," tuturnya.

BACA JUGA:  Karena Hal Ini, LPMQ Nilai Perlu Ada Sertifikasi Guru Al-Qur'an

Menurut dia kalau ada penambahan biaya, maka itu disiapkan negara bukan dibebankan pada biaya calon yang dapat menyebabkan munculnya orientasi balik modal.

Namun, menurut Awiek kalau ada keberanian, kembalikan pilkada melalui DPRD tapi dengan catatan memperketat pengawasan terhadap politik uang di DPRD dengan pengawalan ketat aparat pada setiap anggota selama tahapan dan proses pemilihan berlangsung.

Selain itu, dia menyarankan agar memberikan sanksi berat bagi parpol yang terbukti menerapkan mahar dalam pencalonan, misalnya, berupa diskualifikasi hingga pembubaran parpol. (*)

Sumber: Suara.com

Penulis: Eko Fajri