Ditreskrimsus Polda Sumbar Periksa Direktur SMS Terkait Dugaan Kasus Penipuan Publik

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Direktur Reskrim Khusus Polda Sumbar , Kombes Pol Juda Nusa Putra mengatakan, saat ini masih menunggu penetapan status tersangka dari pemilik perusahaan air mineral  SMS   milik PT. Agrimitra Utama Persada yang berlokasi di Padang Pariaman.

"Kami masih menunggu penetapan status tersangka dari pemilik perusahaan, Soehinto Sadikin. Kami sudah mintai keterangan dari Soehinto sebagai direktur di perusahaan tersebut," lanjutnya.

baca juga: Siswa dan Orang Tua di Padang Lebih Setuju Sekolah Daring Selama Pandemi

BACA JUGA:  Tokoh Minang Roehana Koeddoes Akan Ditetapkan Sebagai Pahlawan Nasional

Selain itu, pihaknya juga telah memintai keterangan ahli bahasa terkait label yang dipakai di kemasan air mineral SMS.

baca juga: Artis Inisial HH Diamankan Polisi di Medan, Diduga Terkait Kasus Prostitusi Online

"Ini penipuan publik. Selama ini masyarakat mengetahui kalau air ini berasal dari pegunungan, namun kenyataannya air PDAM. Diduga penipuan publik telah berjalan dari 2003 lalu," sambungnya.

Ia mengatakan, pihaknya juga melengkapi berkas acara pemeriksaan (BAP) sebagai bukti dalam perkara ini yang disangkakan itu.

baca juga: Garis Polisi Dipasang di Lokasi Tertangkapnya Macan Dahan yang Mangsa Hewan Ternak Warga

BACA JUGA:  Tiga Daerah di Sumbar Belum Sepakati Dana Pilkada 2020, Wagub: Ini Memalukan

Sebelumnya ramai diberitakan pada Rabu (6/11) Pabrik air minum mineral kemasan SMS milik PT. Agrimitra Utama Persada, disegel Direktorat Reskrim Khusus Polda Sumbar , Rabu 6 November 2018 sore.

baca juga: Jalan Menuju Kawasan Wisata di Pessel Ini Digenangi Air, Akses Pengunjung Terganggu

Penyegelan tersebut dilakukan di dua tempat yaitu di gudangnya yang berada di Kota Padang dan pabrik yang berada di Kabupaten Padang Pariaman.

Penyegelan tersebut dilakukan karena adanya dugaan label yang dipakai tidak sesuai dengan isi yang berada di dalamnya.

Untuk pembuktian, tim Ditreskrimsus Polda Sumbar telah melakukan penyelidikan selama satu bulan dengan memeriksa pabrik SMS yang berada di Kabupaten Padang Pariaman.

BACA JUGA:  LPMQ Nilai Perlu Ada Sertifikasi Guru Al-Qur'an

"Perkara ini berawal dari laporan masyarakat. Berdasarkan laporan dari warga, kita langsung mendalami dan mengkroscek ke lapangan," ujar Direktur Reskrim Khusus Polda Sumbar , Kombes Pol Juda Nusa Putra.

Ia mengatakan, setelah melakukan penyelidikan di lapangan, ditemukan adanya pelanggaran yang diduga dilakukan perusahaan tersebut.

"Dari bukti lapangan, kami menemukan label kemasan air mineral SMS ini mencantumkan kalau sumber airnya berasal dari pegunungan gunung Singgalang. Namun, realitanya, air tersebut berasal dari PDAM Padang Pariaman yang bersumber dari mata air Lubuk Bonta, Padang Pariaman," lanjutnya.

Pembuktian tersebut dilakukan setelah pihaknya melakukan periksaan di pabrik yang berada di Jalan Raya Padang-Bukittinggi KM 51 Korong Tarok Kepala Ilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Padang Pariaman.

BACA JUGA:  Official Tim Balap TdS 2019 Keluhkan Hal Ini

Menurutnya, saat ini perkara tersebut sudah masuk pra sidik yang akan dilanjutkan ke proses sidik nantinya.

Total produk yang disegel di gudang SMS yang berada di kawasan Pondok, Padang Barat, kemasan galon sebanyak 1720, kemasan isi 1500 mililiter sebanyak 480 dus, untuk isi 600 mililiter 1.372 dus dan isi 330 mililiter sebanyak 545 dus.

"Di dalam gudang ini, kita juga temukan sejumlah produk yang dibranding, seperti Bank Nagari, dan beberapa perusahaan swasta, maupun hotel yang ada di Padang. Jadi untuk saat ini, kita segel semua, untuk pelengkapan berkas perkara," lanjutnya.

BACA JUGA:  Pemerintah Usul Pilkada Langsung Dievaluasi, PPP: Sepenuhnya Sepakat

Ia mengatakan, pihaknya menjerat pelaku dengan dua undang-undang, yaitu undang-undang perlindungan konsumen dan pangan.

Untuk undang-undang pangan nomor 18 tahun 2012, pihaknya menjerat dengan pasal 144 jo pasal 100 ayat (2). Sementara untuk undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999, pihaknya menjerat pelaku dengan pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf d.

"Untuk hukumannya ancaman kurungan penjara diatas lima tahun," tutupnya. [Halbert Caniago]

Penulis: Eko Fajri