Anggaran Kurang, KPU Pessel Ajukan Adendum

Ketua Divisi Perencanaan KPUD Pessel, Medo Patria
Ketua Divisi Perencanaan KPUD Pessel, Medo Patria (KLIKPOSITIF/Kiki Julnasri)

PESSEL , KLIKPOSITIF  -- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pesisir Selatan ( Pessel ) meminta penyesuaian alokasi hibah dana pelaksanaan Pilkada serentak 2020 sesuai terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan nomor 735.

Ketua Divisi Perencanaan KPUD Pessel , Medo Patria mengungkapkan penyesuaian itu sejalan dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan nomor 735 tentang Standar biaya honororium Badan ad-hoc Pemilihan 2020.

baca juga: Tahun Ini, Hewan Kurban di Pessel Berkurang

"Kemudian diperkuat dengan Surat KPU-RI nomor 2121 tanggal 28 Oktober 2019 yang ikut menegaskan kenaikkan honor ad-hoc," ungkapnya pada wartawan di Painan, Senin 11 November 2019.

Dalam SE itu, Honor Panitia Pemungutan Suara (PPS) naik dari Rp500 ribu, menjadi Rp800 ribu. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), menjadi Rp1,8 juta dari Rp1 juta di Pilkada 2015.

baca juga: Pemkab Pessel Kucurkan Rp6,7 Miliar untuk Bangun Gedung Penyakit Paru di RSUD Painan

Untuk pelaksanaan ajang Pilkada 2020, KPUD menerima hibah dana daerah sebesar Rp31,5 miliar, dari Rp39 miliar yang diajukan. Dari besaran itu, 20 persen terserap sebanyak Rp20 miliar.

Akibatnya, sebagian kegiatan tahapan terpaksa dipangkas. Karena itu, lanjut Medo, pihaknya mengajukan penyesuaian anggaran, menjadi Rp37 miliar, atau naik sekitar Rp6,2 miliar dari sebelumnya.

baca juga: Pasca Ditetapkan Zona Kuning, Sekolah di Pessel Kembali Belajar Secara Online

Bahkan, telah dijelaskan pada dewan dalam pembahasan APBD 2020. "Mudah-mudahan terealisasi. Jika iya, maka Naskah Perjanjian Hibah Dana akan di Adendum," terangnya.

Kendati demikian, hingga kini (Senin 12 November 2019), ia mengaku belum tau soal disetujui atau tidaknya penyesuaian anggaran pelaksanaan suksesi kepala dan wakil kepala daerah Pessel 2020.

baca juga: Klaim Tanpa Kasus Baru, Pemkab Pessel Minta Status Zona Kuning Dicabut

Untuk tahapan persiapan, KPUD kini telah melakukan sosialisasi di tingkat pemerintah nagari tentang dukungan pasangan calon perseorangan (jalur independen). Kegiatan dilakukan di tiap kecamatan.

Sementara itu, terkait kebutuhan anggaran, pihaknya sudah menyepakati anggaran Pilkada 2020 senilai Rp31 miliar bersama Pemkab setempat melalui nota pemberian hibah (NPHD) dan itu menandakan hampir seratus persen tahapan Pilkada sudah bisa dimulai.

[Kiki Julnasri]

Penulis: Iwan R