Pemkab Tanah Datar Ajukan Rancangan APBD 2020 Rp1,07 Triliun

Sidang Paripurna Dewan penyampaian nota Ranperda APBD 2020.
Sidang Paripurna Dewan penyampaian nota Ranperda APBD 2020. (KLIKPOSITIF/ Irfan Taufik)

TANAH DATAR , KLIKPOSITIF -- Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengajukan pendapatan daerah pada Ranperda APBD 2020 sebesar Rp1,07 triliun kepada DPRD setempat dalam sidang paripurna, Selasa 12 November 2019.

"Sampai saat ini ketergantungan fiskal Pemkab Tanah Datar kepada pemerintah provinsi dan pusat cukup besar," kata Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma.

baca juga: Wabup Tanah Datar Baronde Bersama Petani di Batu Taba

Wabup menyebutkan pendapatan asli daerah dianggarkan sebesar Rp146,185 miliar yang terdiri dari pajak daerah Rp23,171 miliar, retribusi daerah Rp12,317 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp19,288 miliar, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp91,407 miliar.

Selanjutnya, dana perimbangan dianggarkan sebesar Rp726,339 miliar yang terdiri dari dana bagi hasil pajak Rp12,236 miliar, dana alokasi umum (DAU) Rp714,102 miliar.

baca juga: Pasien 012 Sembuh, Tanah Datar Zero Kasus Positif COVID-19

Zuldafri menyampaikan untuk dana lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp197,722 miliar yang terdiri dari pendapatan hibah Rp42,251 miliar, dana bagi hasil pajak dari provinsi Rp45,656 miliar, dan dana penyesuaian otonomi khusus Rp69,969 miliar berupa alokasi dana desa Rp109,815 miliar.

"Dalam rangka pencapaian dan peningkatan pendapatan daerah, kita terus berupaya melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD," katanya.

baca juga: Ayo Dukung Tanah Datar Authentic Minangkabau Menang API 2020

Selain itu, jelasnya, Pemkab Tanah Datar terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, DPR, DPRD provinsi serta para perantau untuk memperoleh dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Ia menyampaikan untuk anggaran belanja pada Ranperda APBD 2020 sebesar Rp1,203 triliun yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp764,561 miliar, dan belanja langsung Rp438,785 miliar.

baca juga: Kebakaran Lahan di Tanah Datar Nyaris Merembet ke Komplek Perumahan

Untuk belanja tidak langsung, katanya, dibagi menjadi enam yaitu terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp521,858 miliar, hibah Rp36,125 miliar, bansos Rp6,424 miliar, bagi hasil pada Pemerintahan Nagari Rp4,247 miliar, bantuan keuangan kepada Pemnag dan Parpol Rp185,906 miliar dan belanja tak terduga sebesar Rp10 miliar.

Untuk belanja langsung dianggarkan sebesar Rp438,785 yang dibagi menjadi tiga yaitu belanja pegawai Rp6,439 miliar, belanja barang dan jasa Rp309,364 miliar, dan belanja modal Rp122,98 miliar.

"Kebijakan pembangunan daerah tahun 2020 mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengamalan nilai-nilai agama, adat, budaya dan pembangunan ekonomi yang dilandasi tata kelola pemerintahan yang baik," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi Datuk Bungsu mengatakan pembahasan Ranperda APBD 2020 itu ditargetkan rampung pada akhir November 2019.

Ia menyebutkan DPRD selanjutnya akan melakukan sidang pada Kamis (14/11) dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi, kemudian Senin (18/11) dengan agenda tanggapan atau jawaban bupati atas pandangan umum fraksi tersebut.

Sidang paripurna dewan juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Anton Yondra dan Saidani, 29 dari 35 anggota dewan, Sekda Irwandi Datuk Maruhun Sati, Sekwan Elizar, pimpinan OPD, pimpinan Parpol, ormas, camat dan wali nagari. (irfan taufik)

Penulis: Eko Fajri