Wacana Mendagri Ganti Sistem Pilkada, Pengamat: Perlu Kajian

Ilustrasi
Ilustrasi (Istimewa )

PADANG, KLIKPOSITIF Keinginan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) termasuk mengganti sistim pilkada langsung menjadi pemilihan oleh DPRD ditanggapi beragam.

Pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi mengatakan, wacana Mendagri sebenarnya sudah ada pada masa Gamawan Fauzi, sehingga terjadi pro dan kontra makanya keluarlah Perpu oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

baca juga: Gerindra Minta KPU Tegas Menolak Pecandu Narkoba Maju Pilkada 2020

Namun demikian apa yang dikatakan oleh Tito Karnavian suatu peringatan yang perlu dilakukan semua pihak, pilkada secara menyeluruh harus dievaluasi bukan secara parsial.

"Kalau tujuan pilkada untuk masyarakat, demokrasi yang sehat, berkeadilan, pertanyaanya sudah tercapaikah itu selama pilkada langsung dari tahun 2005 hingga kini," kata Asrinaldi.

baca juga: Bawaslu: Ada Potensi Penyelewengan Dana Bansos Corona di Pilkada 2020

Kalau belum tercapai tentu ada persoalan, misalnya saja dalam konteks pilkada terjadi kesalahan yang terus terulang kembali. Sementara harapannya untuk membangun masyarakat yang cerdas, demokrasi yang sehat.

"Namun parpol yang memahami makna keterwakilan belum terwujud," tegas dia.

baca juga: Komisi II Setuju Perppu Pilkada Jadi Undang-Undang

Untuk itu, apa yang diwacanakan oleh Mendagri harus jadi perhatian, dan hampir semua elit partai juga setuju. Paling tidak, kata dia ini jadi perhatian saja dulu meskipun tidak mungkin diterapkan di pilkada 2020. Kalaupun dilaksanakan kemungkinan di tahun 2024 atau ada solusi lain.

"Saya mendukung kalau dievaluasi secara menyeluruh, dan menghasilkan, seandainya kalau memang harusnya DPRD itu berperan penting dalam memilih gubernur atau kepala daerah. Namun kalau belum evaluasi maka perlu kajian yang menyeluruh," tambah dia.

baca juga: KPU Pessel Dapat Tambahan Anggaran Pusat Rp6 Miliar Untuk Pilkada

Di tempat terpisah, menurut Pengamat politik dari Universitas Negeri Padang (UNP) Eka Vidia Putra, kedua sistim pemilihan tersebut sama-sama demokrasi, satu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.

Kedua sistim pemilihan itu memiliki potensi untuk jual beli suara, baik di DPRD maupun di masyarakat. Namun jika pemilihan dilakukan secara langsung, maka calon yang terpilih benar-benar dikenal oleh masyarakat dan kenal dengan daerahnya. Itulah salah satu alasan memilih secara langsung.

"Kalau ada wacana pemilihan tidak langsung, harus dilihat juga alasannya apa, kenapa memilih tidak langsung. Meskipun secara UU sah saja kedua sistim itu," sambung Eka.

Jka orientasinya pemilihan langsung itu biayanya mahal, rentan terjadi kekisruhan konflik sosial di masyarakat, menurut Eka kalau ini orientasinya tidak cukup untuk mengganti ke pemilihan tidak langsung karena biaya yang besar itu salah satu konsekuensi demokrasi.

Untuk mengevaluasi sistim pun saat ini sangat dini, perlu kajian dan evaluasi yang lebih jauh. Harus ada alasan yang lebih kuat untuk mengganti sistim pemilihan.

"Kalau pemilihannya di DPRD maka kepala daerah yabg dipilih adalah yang disukai oleh elit, ini kepala daerah elit atau masyarakat. Kalau langsung dipilih rakyat adalah orang yang dekat dengan masyarakat," ujarnya.

Berbeda pandang dengan pengamat, Anggi, warga Kota Padang malah setuju jika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Alasannya agar tidak menghabiskan banyak anggaran.

"Biar uang Pilkada bisa digunakan untuk yang lain, terutama untuk masyarakat yang masih miskin," katanya. (*)

Penulis: Joni Abdul Kasir