Iuran JKN KIS Naik, Warga Padang Ramai-ramai Turun Kelas

Kepala BPJS Cabang Padang, Asyraf Mursalina, bersama Kepala Humas BPJS Kesehatan Kepwil Sumbagteng Jambi, Agung Priyono memaparkan kondisi BPJS jelang kenaikan iuran JKN KIS tahun 2020 nanti, Jumat (15/11) di Padang
Kepala BPJS Cabang Padang, Asyraf Mursalina, bersama Kepala Humas BPJS Kesehatan Kepwil Sumbagteng Jambi, Agung Priyono memaparkan kondisi BPJS jelang kenaikan iuran JKN KIS tahun 2020 nanti, Jumat (15/11) di Padang (Istimewa )

PADANG, KLIKPOSITIF - Rencana kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Kesehatan, pada Januari 2020 nanti, mulai berdampak terhadap masyarakat.

Berdasarkan data BPJS Cabang Padang hingga November 2019, di Kota Padang, 400 KK masyarakat yang ikut dalam program kepesertaan JKN-KIS, beramai-ramai turun kelas layanan kesehatan BPJS .

baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Anda Menunggak? Bayar Segera, Ada Program Keringanan Pembayaran Tunggakan

BACA JUGA : Jika Iuran Naik Per Kepala Keluarga Mungkin Tak Memberatkan Masyarakat

“Bulan Oktober ini, ada 200 KK yang turun kelas. Sementara, hingga November jumlah peserta JKN-KIS yang turun kelas mencapai 400 KK. Bagi kami dari BPJS Kesehatan, lebih baik masyarakat yang tidak mampu memilih turun kelas saja, dari pada tidak mampu lalu menunggak iuran JKN-KIS,” ujar Kepala BPJS Cabang Padang, Asyraf Mursalina, Kemarin (15/11) di Padang.

baca juga: BPJS Cabang Payakumbuh: Peserta JKN-KIS yang Nunggak Iuran Bisa Manfaatkan Layanan Relaksasi

Asyraf mengungkapkan, catatan BPJS Cabang Padang, jumlah peserta JKN-KIS di wilayah kerja Padang, Pariaman, Padangpariaman, Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai, mencapai 1,6 juta peserta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 211.000 peserta JKN-KIS menunggak iuran. Jumlah tunggakan iurannya mencapai Rp100 miliar.

“Tunggakan peserta JKN-KIS ini bervariasi, mulai dari 1 bulan hingga 24 bulan,” ungkapnya.

baca juga: Peserta JKN KIS di Pariaman Mencapai 97,26 Persen

Sementara itu, utang BPJS ke rumah sakit sudah mencapai Rp300 miliar. Sampai saat ini belum terbayarkan, dan baru bisa bayar yang klaim-nya pada 20 Agustus.

“Harapan kita dengan adanya kenaikan iuran JKN KIS ini, maka keterlambatan pembayaran rumah sakit ini bisa diatasi,” keluhnya.

baca juga: Data Tak Valid, 1,6 Juta Karyawan Swasta Terancam Tak Dapat Subsidi Rp 600 Ribu Pemerintah

BACA JUGA :  BPJS : Penyesuaian Iuran Demi Keberlanjutan Program JKN-KIS

Untuk menagih iuran JKN KIS bagi peserta yang mandiri,  BPJS Cabang Padang menggunakan teknik colecting beragam. Bagi peserta JKN KIS yang menunggak 1 hingga 3 bulan, komunikasi yang dilakukan BPJS Cabang Padang dengan menggunakan media SMS dan WhatsApp ke nomor handphone peserta JKN KIS. Kemudian juga ada tekhnik Tele Collecting. Tekhnik ini digunakan untuk peserta JKN KIS yang menunggak 3 hingga 20 bulan.

“Melalui tekhnik ini, petugas kami menelpon peserta JKN KIS mandiri yang menunggak,” terangnya.

Selanjutnya, ada tugas yang paling berat dilakukan. Yakni menagih iuran peserta JKN KIS yang menunggak lebih dari 20 bulan. Tugas ini dilakukan oleh Kader JKN KIS yang direkrut BPJS . Kader JKN KIS ini menagih dengan mengunjungi rumah-rumah peserta JKN KIS yang menunggak.

LANJUTKAN MEMBACA : DPRD Sumbar Minta BPJS Lakukan Pembenahan Menyeluruh

“Harus dikunjungi. Apa yang dilakukan Kader JKN KIS ini berdampak. Karena pencapaian tagihan iuran JKN KIS dengan berbagai tekhnik collecting dan melalui kader ini, bisa mencapai 51 persen, untuk tingkat keaktifan peserta JKN KIS di Kota Padang,” ujarnya.

Meski angka 51 persen itu masih rendah dibandingkan target nasional sebesar 66 persen. Namun, peran kader sangat efektif. “Kalau dibiarkan saja, tanpa dikunjungi kader pencapaian keaktifan peserta JKN KIS hanya 40-45 persen. Artinya, jika tidak dibantu kader pencapaian keaktifan peserta JKN KIS bisa dibawah 51 persen,” pungkasnya. (*) 

Penulis: Joni Abdul Kasir