Legislator: Jika Iuaran BPJS Harus Naik, Perlu Ada Subsidi Pemerintah Untuk Kelas III

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSIIF -- Pemerintah telah menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2020 mendatang. Kebijakan ini menjadi perdebatan dalam beberapa waktu terakhir.

Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi meminta agar kenaikan tidak diberlakukan kepada peserta BPJS Kesehatan kelas III, namun cukup pada kelas I dan II. Menurutnya, layanan kesehatan BPJS Kesehatan harus tetap hadir bagi masyarakat.

baca juga: PKB: Terlihat Pemerintah Gagap Tangani COVID-19

Hal itu ia ungkapkan saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Bachtiar Baso, Staf Ahli Pemerintah Provinsi Sulsel Bidang Desentralisasi Kesehatan Pattiselano Robert Johan, Direktur Tekhnologi dan Informasi BPJS Kesehatan Wahyudin Bagenda dan Mitra Komisi IX DPR RI lainnya di Kantor Dinas Kesehata Sulsel ,Makassar, Jumat (15/11/2019).

“Saya berharap jika iuran BPJS Kesehatan itu harus naik, harus adanya subsidi dari pemerintah untuk kelas III, terutama untuk masyarakat miskin PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah). Karena jika mereka masih dibebani untuk melakukan pembayaran BPJS akan berpengaruh pada kehidupan mereka sehari-sehari, untuk makan ataupun gizi mereka akan berdampak kurang baik,” analisa Kahfi.

baca juga: Maju Pilkada Bukittinggi, Erman Safar Juga Doakan Petahana

Ia menambahkan, dalam pelayanan yang diberikan BPJS Kesehatan ada yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya pelayanan rumah sakit ataupun puskesmas saat ini yang masih kurang baik, sehingga dikeluhkan oleh masyarakat. “Saya masih sering mendengar keluhan masyarakat tidak hanya saat ini. Saat saya masih menjadi Anggota DPRD pun, ada beberapa pelayanan yang kurang baik untuk masyarakat peserta BPJS,” jelasnya.

Politisi PAN ini melanjutkan, jika pada akhirnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini tidak bisa dihindari, ia meminta harus ada pendataan ulang peserta yang harus menjadi prioritas peserta BPJS Kesehatan . “Kita bisa cari datanya melalui Kementrian Sosial untuk melakukan pendataan ulang, sehingga nantinya masyarakat yang seharusnya mendapatkan prioritas dari pelayanan BPJS betu-betul merasakan pelayanan kesehatan yang baik, yakni masyarakat yang tidak mampu,” harap Kahfi.

baca juga: Karena Hal Ini, PSSI Coret Mandala Krida dari Venue PD U-20

Dan sebaliknya, masyarakat yang wajib ikut adalah peserta mandiri, dengan pendataan yang baik hasilnya tidak akan merugi atau tidak merasakan manfaatnya. “Penyuluhan atau sosialisasi sangat penting agar masyarakat sadar bahwa kesehatan itu kebutuhan, bukan kewajiban. Jadi mereka harus sadar akan kesehatan sendiri, kesehatan kita itu semangat gotong royong, yang seharusnya yang mampu membantu yang kurang mampu,” pungkasnya. (*)

Penulis: Eko Fajri