Kartu Prakerja Telan Rp10 Triliun, Ekonom Nilai Tidak Akan Efektif

Ilustrasi
Ilustrasi (Twitter)

KLIKPOSITIF -- Program Kartu Prakerja yang dicetuskan Presiden Jokowi dalam waktu dekat bakal diluncurkan, dengan dana anggaran Rp 10 triliun.

Nantinya kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah angkatan kerja mendapatkan pekerjaan melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan pemerintah, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran setelah lulus dari bangku pendidikan.

baca juga: Beda Dari Biasa, Ini Rekomendasi Lomba HUT RI 17 Agustus di Masa Pandemi

Namun, Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai kartu sakti Jokowi ini dinilai tak akan efektif untuk mengurangi angka pengangguran.

"Karena kesiapan dunia usaha menampung lulusan Kartu Prakerja masih dipertanyakan," kata Bhima saat dihubungi oleh Suara.com jaringan KLIKPOSITIF .com, Jumat (22/11/2019).

baca juga: Ini Cara Cetak Kartu Ujian SKB Bagi CPNS

Bhima mengusulkan, daripada Jokowi ngotot mengeluarkan Kartu Prakerja, lebih baik membenahi industri dalam negeri.

Caranya, kata dia, memberikan stimulus-stimulus yang dapat menggairahkan dunia usaha. Salah satu sektor industri yang butuh stimulus adalah industri pengolahan.

baca juga: Diminta Gerindra Jadi Capres di Pilpres 2024, Ini Jawab Prabowo

"Mempertajam stimulus ke industri pengolahan. Ini lebih penting," ucapnya.

Bhima meyakini, kalau pemerintah fokus membenahi industri pengolahan akan terbentuk lapangan kerja yang banyak, sehingga angka pengangguran jauh lebih berkurang.

baca juga: Kartu Prakerja Gelombang 4 Dibuka Hari Ini, Ini Cara Daftarnya

"Kalau industri pengolahan tumbuh di atas 6 persen sampai 8 persen, maka serapan tenaga kerja total otomatis naik," katanya.

Sebelumnya, pemerintah bakal menerbitkan dua juta Kartu Prakerja untuk tahap pertama tahun 2020. Dari jumlah itu, pemerintah menganggarkan Rp 10 triliun dalam APBN.

Kartu Prakerja diberikan kepada pengangguran yang sedang mencari pekerjaan maupun korban PHK. (*)

Penulis: Eko Fajri